Etika Entrepreneur
Matthew's Blogs

Entrepreneur atau wirausahawan tidak hanya hidup dalam lingkup bisnisnya sendiri saja. Sebagai manusia, entrepreneur juga hidup dan menjadi bagian dari komunitas masyarakat. Dengan kenyataan itu maka selayaknya seorang entrepreneur juga harus mengikuti nilai-nilai yang ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai-nilai itu disebut etika.

Etika didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang menjelaskan antara tindakan baik dan buruk. Aplikasi aturan etika yang umum dalam lingkungan bisnis (entrepreneur) disebut etika bisnis. Sumber etika bisnis terdiri dari dua macam, yaitu: norma yang jelas pada hukum dan norma pada nurani berupa itikad baik yang dimilki oleh hati manusia.

Dalam dunia bisnis, etika diterapkan dalam tiga jenis hubungan, yaitu: Hubungan antara warga perusahaan di dalam perusahaan dan antara warga perusahaan dengan pihak-pihak lain di luar perusahaan, hubungan antara perusahaan dengan para pekerja, serta hubungan antara perusahaan dengan stakeholders di luar perusahaan (pelanggan, pemasok,pemegang saham, pemberi kredit, pesaing, pemerintah, masyarakat).

Dengan semakin terbatasnya modal fisik (uang, bangunan, tanah), peran modal maya (intelektual, etika, semangat) menjadi semakin penting. Disamping itu, bisnis yang berjalan dengan performa etika yang baik dan tanggung jawab sosial yang tinggi tentu akan mendapatkan kepercayaan publik. Tindakan yang etis juga akan melindungi usaha kita dari perlakuan buruk anggota bisnis maupun pesaing. Oleh karena itu, etika bisnis menjadi hal yang penting terutama untuk mencegah kerugian dan kerusakan pada masyarakat.

Bukti nyata pentingnya etika dalam berbisnis tercermin dari hasil penelitian sebagai berikut:

  • Sebuah studi selama 2 tahun yang dilakukan The Performance Group, sebuah konsorsium yang terdiri dari Volvo, Unilever, Monsanto, Imperial Chemical Industries, Deutsche Bank, Electrolux, dan Gerling, menemukan bahwa pengembangan produk yang ramah lingkungan dan peningkatan environmental compliance bisa menaikkan EPS (earning per share) perusahaan, mendongkrak profitability, dan menjamin kemudahan dalam mendapatkan kontrak atau persetujuan investasi.
  • Di tahun 1999, jurnal Business and Society Review menulis bahwa 300 perusahaan besar yang terbukti melakukan komitmen dengan publik yang berlandaskan pada kode etik akan meningkatkan market value added sampai dua-tiga kali daripada perusahaan lain yang tidak melakukan hal serupa.
  • Riset yang dilakukan oleh DePaul University di tahun 1997 menemukan bahwa perusahaan yang merumuskan komitmen korporat mereka dalam menjalankan prinsip-prinsip etika memiliki kinerja finansial (berdasar penjualan tahunan/revenue) yang lebih bagus dari perusahaan lain yang tidak melakukan hal serupa.

Standar etika adalah berupa nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan kepedulian sosial (pengabdian masyarakat). Umumnya, suatu hal dapat dikatakan etis atau tidak etis dengan parameter prinsip bolak-balik. Maksudnya adalah suatu tindakan dianggap tidak etis apabila jika orang lain melakukannya pada kita, maka kita tidak bisa menerimanya. Misalkan, kita tentu tidak akan terima jika kita dibohongi dalam bisnis sehingga menderita kerugian. Oleh karena itu, membohongi klien, atau menyembunyikan informasi yang penting (information asymmetry) adalah tindak yang tidak beretika dalam bisnis.

Hal di atas adalah contoh sederhana. Jika ternyata dihadapkan pada kasus yang lebih kompleks, tolak ukur etika dapat ditentukan dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

  • Apakah ini legal? Apakah ini melanggar hukum dan/atau aturan perusahaan?
  • Apakah ini seimbang? Apakah ini adil untuk jangka pendek maupun jangka panjang? Apakah ini menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan?
  • Bagaimana perasaan kita tentang tindakan ini? Apakah ini membuat kita bangga? Apakah kita akan merasa senang jika hal ini muncul di media? Apakah kita akan merasa senang jika keluarga kita mengetahui tentang hal ini?

Sebagian berpendapat bahwa etika dan bisnis adalah dua hal yang bertentangan. Akan tetapi (telah disebutkan di atas) ternyata etika tidak memperkecil keuntungan dan justru berkontribusi positif pada keuntungan. Perilaku tidak etis dalam bisnis seringkali terlihat berhasil dalam jangka pendek tetapi akan hancur dalam jangka panjang. Sebagian besar orang akan menilai perilaku etis dengan menghukum siapa saja yang mereka persepsi berperilaku tidak etis, dan menghargai siapa saja yang mereka persepsi berperilaku etis. Pelanggan akan melawan perusahaan jika mereka mempersepsi ketidakadilan yang dilakukan perusahaan dalam bisnis lainnya, dan mengurangi minat mereka untuk membeli produknya. Karyawan yang merasakan ketidakadilan, akan menunjukan absentisme lebih tinggi, produktivitas lebih rendah, dan tuntutan upah lebih tinggi. Sebaliknya, ketika karyawan percaya bahwa organisasi adil, akan senang mengikuti manajer, melakukan apapun yang dikatakan manajer, dan memandang keputusan manajer sah. Dengan demikian, etika juga merupakan komponen kunci manajemen yang efektif.

Untuk lebih mempertegas bahasan tentang etika, mari kita bandingkan kedua kasus berikut:

  • Enron merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi. Pada tahun 1990-an perusahaan ini mengalami kejayaannya. Sampai pada April 2001, majalah Fortune menjuluki Enron sebagai perusahaan paling inovatif di Amerika dan menduduki peringkat 7 besar perusahaan di Amerika. Pada Desember 2001, Enron diumumkan kolaps. Dua belas ribu karyawannya kehilangan pekerjaan. Nilai saham turun menjadi nol sehingga para pemegang saham kehilangan tujuh puluh trilyun dolar. Diketahui bahwa ternyata selama ini Enron melakukan penipuan akunting menggunakan celah ’special purpose entity’. Kejadian ini dijuluki “penipuan accounting terbesar di abad 20″.
  • Merck and Company adalah salah satu perusahaan obat ternama di Amerika. Saat terjadi wabah penyakit ‘River Blindness’ di daerah miskin Afrika dan Amerika Selatan, para peneliti di Merck and Company berhasil menemukan rumusan obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Tetapi perusahaan menghadapi situasi yang dilematis. Jika obat berhasil dikembangkan, tentu para penderita terlalu miskin untuk membelinya. Distribusi pun akan semakin mahal karena daerah wabah adalah tempat terpencil. Jika diketahui ada efek samping, publisitas buruk akan menurunkan citra perusahaan. Ditambah lagi jika obat dijual murah akan ada resiko penyelundupan. Akhirnya diputuskan bahwa keuntungan manusiawi yang dihasilkan terlalu penting dibanding besarnya biaya riset dan kecilnya imbal ekonomis. Obat kemudian berhasil dibuat dan diberikan secara gratis kepada para penderita dengan bantuan donasi dari WHO.

Perusahaan yang bagus akan mendapat reward, sementara yang buruk akan mendapat punishment.

Akhirnya, kesimpulan dari tulisan ini adalah sebuah ungkapan indah yang berbunyi: “being business is not about making money, it is a way to become who you are”. Bertindak etis atau tidak etis adalah pilihan bagi pelaku bisnis dan entrepreneur. Pilihan tersebut akan menentukan jati diri seorang entrepreneur. Apakah ia tidak lebih dari seorang yang tidak punya harga diri sehingga memilih berbisnis dengan cara kotor dan tidak etis? Ataukah ia adalah seorang besar yang tidak saja berbisnis secara etis, tapi juga bisa memberi makna dan nilai kesejahteraan kepada masyarakat sekitarnya.


Sumber : Klik di sini

Label: 0 komentar | edit post
Masalah Pokok Dalam Etika Bisnis
Matthew's Blogs
Andaikan anda adalah seorang direktur teknik yang harus menerapkan teknologi baru. Anda tahu teknologi ini diperlukan dapat meningkatkan efisiensi industri, namun pada saat yang sama juga membuat banyak pegawai yang setia akan kehilangan pekerjaan, karena teknologi ini hanya memerlukan sedikit tenaga kerja saja. Bagaimana sikap anda? Dilema moral ini menunjukkan bahwa masalah etika juga meliputi kehidupan bisnis. Perusahaan dituntut untuk menetapkan patokan etika yang dapat diserap oleh masyarakat dalam pengambilan keputusannya. Sedangkan di pihak lain, banyak masyarakat menganggap etika itu hanya demi kepentingan perusahaan sendiri. Tantangan yang dihadapi serta kesadaran akan keterbatasan perusahaan dalam memperkirakan dan mengendalikan setiap keputusannya membuat perusahaan semakin sadar tentang tantangan etika yang harus dihadapi.

INOVASI, PERUBAHAN DAN LAPANGAN KERJA
Aspek bisnis yang paling menimbulkan pertanyaan menyangkut etika adalah inovasi dan perubahan. Sering terjadi tekanan untuk berubah membuat perusahaan atau masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Perusahaan harus menanam modal pada mesin dan pabrik baru yang biasanya menimbulkan masalah karena ketidakcocokan antara keahlian tenaga kerja yang dimiliki dan yang dibutuhkan oleh teknologi baru. Sedangkan perusahaan yang mencoba menolak perubahan teknologi biasanya menghadapi ancaman yang cukup besar sehingga memperkuat alasan perlunya melakukan perubahan. Keuntungan ekonomis dari inovasi dan perubahan biasanya digunakan sebagai pembenaran yang utama.
Sayangnya biaya sosial dari perubahan jarang dibayar oleh para promotor inovasi. Biaya tersebut berupa hilangnya pekerjaan, perubahan dalam masyarakat, perekonomian, dan lingkungan. Biaya-biaya ini tak mudah diukur. Tantangan sosial yang paling mendasar berasal dari masyarakat yang berdiri di luar proses. Dampak teknologi baru bukan mustahil tak dapat diprediksi. Kewaspadaan dan keterbukaan yang berkesinambungan merupakan tindakan yang penting dalam usaha perusahaan memenuhi kewajibannya.
Dampak inovasi dan perubahan terhadap tenaga kerja menimbulkan banyak masalah dibanding aspek pembangunan lainnya. Banyak pegawai menganggap inovasi mengecilkan kemampuan mereka. Hal ini mengubah kondisi pekerjaan serta sangat mengurangi kepuasan kerja. Perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk menyediakan lapangan kerja dan menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja dalam masa perubahan. Termasuk di dalamnya adalah
mendukung, melatih, dan mengadakan sumber daya untuk menjamin orang-orang yang belum bekerja memiliki keahlian dan dapat bersaing untuk menghadapi dan mempercepat perubahan.

PASAR DAN PEMASARAN
Monopoli adalah contoh yang paling ekstrem dari distorsi dalam pasar. Ada banyak alasan untuk melakukan konsentrasi industri, misal, meningkatkan kemampuan berkompetisi, memudahkan permodalan, hingga semboyan “yang terkuat adalah yang menang”. Penyalahgunaan kekuatan pasar melalui monopoli merupakan perhatian klasik terhadap bagaimana pasar dan pemasaran dilaksanakan. Kecenderungan untuk berkonsentrasi dan kekuatan nyata dari perusahaan raksasa harus dilihat secara hati-hati.
Banyak kritik diajukan pada aspek pemasaran, misal, penyalahgunaan kekuatan pembeli, promosi barang yang berbahaya, menyatakan nilai yang masih diragukan, atau penyalahgunaan spesifik lain, seperti iklan yang berdampak buruk bagi anak-anak. Diperlukan kelompok penekan untuk mengkritik tingkah laku perusahaan. Negara pun dapat menentukan persyaratan dan standar.

PENGURUS DAN GAJI DIREKSI
Unsur kepengurusan adalah bagian penting dari agenda kebijaksanaan perusahaan karena merupakan kewajiban yang nyata dalam bertanggungjawab terhadap barang dan dana orang lain. Perusahaan wajib melaksanakan pengurusan manajemen dengan tekun atas semua harta yang dipertanggungjawabkan pada pemberi tugas. Tugas terutama berada pada pundak direksi yang diharapkan bertindak loyal, dapat dipercaya, serta ahli dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak boleh menyalahgunakan posisinya. Mereka bertanggung jawab pada perusahaan juga undang-undang. Dalam hal ini auditing memegang peranan penting dalam mempertahankan stabilitas antara kebutuhan manajer untuk menjalankan tugasnya dan hak pemegang saham untuk mengetahui apa yang sedang dikerjakan para manajer. Perdebatan mengenai gaji direksi terjadi karena adanya ketidakadilan dalam proses penentuannya, ruang gerak yang dimungkinkan bagi direksi, kurang jelasnya hubungan antara kinerja organisasi dan penggajian, paket-paket tambahan tersembunyi dan kelemahan dalam pengawasan. Tampaknya gaji para direksi meningkat, sementara tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata cenderung menurun, dan nilai saham berfluktuasi. Hal ini menimbulkan kritik dan kesadaran untuk menyoroti kenaikan gaji para eksekutif senior. Informasi dan pembatasan eksternal merupakan unsur penting dalam upaya menyelesaikan penyalahgunaan yang terjadi.

TANTANGAN MULTINASIONAL
Sering terjadi, perusahaan internasional mengambil tindakan yang tak dapat diterima secara lokal. Banyak pertanyaan mendasar bagi perusahaan multinasional, seperti kemungkinan masuknya nilai moral budaya ke budaya masyarakat lain, atau kemungkinan perusahaan mengkesploitasi lubang-lubang perundang-undangan dalam sebuah negara demi kepentingan mereka. Dalam prakteknya, perusahaan internasional mempengaruhi perkembangan ekonomi sosial masyarakat suatu negara. Mereka dapat mensukseskan aspirasi negara atau justru malah membuat frustasi dengan menghambat tujuan nasional. Hal ini meningkatkan kewajiban bagi perorangan maupun industri untuk melaksanakan aturan kode etik secara internal maupun eksternal.


Sumber : Klik di sini

Label: 0 komentar | edit post
Etika Bisnis dan Pendidikan
Matthew's Blogs
Dalam sistem perekonomian pasar bebas, perusahaan diarahkan untuk mencapai tujuan mendapatkan keuntungan
semaksimal mungkin, sejalan dengan prinsip efisiensi. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut pelaku bisnis kerap
menghalalkan berbagai cara tanpa peduli apakah tindakannya melanggar etika dalam berbisnis atau tidak.

Hal ini terjadi akibat manajemen dan karyawan yang cenderung mencari keuntungan semata sehingga terjadi penyimpangan norma-norma etis, meski perusahaan-perusahaan tersebut memiliki code of conduct dalam berbisnis yang harus dipatuhi seluruh organ di dalam organisasi. Penerapan kaidah good corporate governace di perusahaan
swasta, BUMN, dan instansi pemerintah juga masih lemah. Banyak perusahaan melakukan pelanggaran, terutama dalam pelaporan kinerja keuangan perusahaan.

Prinsip keterbukaan informasi tentang kinerja keuangan bagi perusahaan terdaftar di BEJ, misalnya seringkali dilanggar dan jelas merugikan para pemangku kepentingan (stakeholders),terutama pemegang saham dan masyarakat luas lainnya.Berbagai kasus insider trading dan banyaknya perusahaan publik yang di-suspend perdagangan sahamnya oleh otoritas bursa menunjukkan contoh praktik buruk dalam berbisnis. Belum lagi masalah kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam dengan alasan mengejar keuntungan setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan daya dukung ekosistem lingkungan.

Bisa dibayangkan, dampak nyata akibat ketidakpedulian pelaku bisnis terhadap etika berbisnis adalah budaya korupsi yang semakin serius dan merusak tatanan sosial budaya masyarakat. Jika ini berlanjut, bagaimana mungkin investor asing tertarik menanamkan modalnya di negeri kita? Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang mengapa kesemua ini terjadi? Apakah para pengusaha tersebut tidak mendapatkan pembelajaran etika bisnis di bangku kuliah? Apa yang salah dengan pendidikan kita, karena seharusnya lembaga pendidikan berfungsi sebagai morale force dalam menegakkan nilai - nilai kebenaran dalam berbisnis?

Bagaimana sebenarnya etika bisnis diajarkan di sekolah—kalaupun ada—dan di perguruan tinggi? Etika bisnis merupakan mata kuliah yang diajarkan di lingkungan pendidikan tinggi yang menawarkan program pendidikan bisnis dan manajemen. Beberapa kendala sering dihadapi dalam menumbuhkembangkan etika bisnis di dunia pendidikan. Pertama, kekeliruan persepsi masyarakat bahwa etika bisnis hanya perlu diajarkan kepada mahasiswa program manajemen dan bisnis karena pendidikan model ini mencetak lulusan sebagai mencetak pengusaha. Persepsi demikian tentu tidak tepat. Lulusan dari jurusan/program studi nonbisnis yang mungkin diarahkan untuk menjadi pegawai tentu harus memahami etika bisnis. Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk dalam berinteraksi dengan stakeholders, termasuk tentunya karyawan.

Etika bisnis sebaik apa pun yang dicanangkan perusahaan dan dituangkan dalam pedoman perilaku, tidak akan berjalan tanpa kepatuhan karyawan dalam menaati norma-norma kepatutan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Kedua, pada program pendidikan manajemen dan bisnis, etika bisnis diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri dan tidak terintegrasi dengan pembelajaran pada mata kuliah lain. Perlu diingat bahwa mahasiswa sebagai subjek didik harus mendapatkan pembelajaran secara komprehensif. Integrasi antara aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif dalam proses pembelajaran harus diutamakan. Sehingga masuk akal apabila etika bisnis aspek afektif/ sikap dalam hal ini disisipkan di berbagai mata kuliah yang ditawarkan. Ketiga, metode pengajaran dan pembelajaran pada mata kuliah ini cenderung monoton.Pengajaran lebih banyak menggunakan metode ceramah langsung.

Kalaupun disertai penggunaan studi kasus, sayangnya tanpa disertai kejelasan pemecahan masalah dari kasus-kasus yang dibahas. Hal ini disebabkan substansi materi etika bisnis lebih sering menyangkut kaidah dan norma yang cenderung abstrak dengan standar acuan tergantung persepsi individu dan institusi dalam menilai etis atau tidaknya suatu tindakan bisnis. Misalnya, etiskah mengiklankan sesuatu obat dengan menyembunyikan informasi tentang indikasi pemakaian? Atau membahas moral hazard pada kasus kebangkrutan perusahaan sekelas Enron di Amerika Serikat. Keempat, etika bisnis tidak terdapat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Nilainilai moral dan etika dalam berperilaku bisnis akan lebih efektif diajarkan pada saat usia emas (golden age) anak, yaitu usia 4–6 tahun. Karena itu, pengajarannya harus bersifat tematik. Pada mata pelajaran agama, misalnya, guru bisa mengajarkan etika bisnis dengan memberi contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW berdagang dengan tidak mengambil keuntungan setinggi langit. Kelima, orangtua beranggapan bahwa sesuatu yang tidak mungkin mengajarkan anak di rumah tentang etika bisnis karena mereka bukan pengusaha. Pandangan sempit ini dilandasi pemahaman bahwa etika bisnis adalah urusan pengusaha.

Padahal, sebenarnya penegakan etika bisnis juga menjadi tanggung jawab kita sebagai konsumen. Orangtua dapat mengajarkan etika bisnis di lingkungan keluarga dengan jalan memberi keteladanan pada anak dalam menghargai hak atas kekayaan intelektual (HaKI), misalnya dengan tidak membelikan mereka VCD, game software, dan produk bajakan lain dengan alasan yang penting murah. Keenam, pendidik belum berperan sebagai model panutan dalam pengajaran etika bisnis. Misalnya masih sering kita mendapati fenomena orangtua siswa memberi hadiah kepada gurunya pada saat kenaikan kelas dengan alasan sebagai rasa terima kasih dan ikhlas.

Pendidik menerima hadiah tersebut dengan senang hati dan dengan sengaja menunjukkan hadiah pemberian orangtua siswa tersebut kepada teman sejawatnya dengan memuji-muji nilai atau besaran hadiah tersebut. Tidakkah kita sadari, kondisi seperti ini akan memberikan kesan mendalam pada anak kita? Mengurangi praktik pelanggaran etika dalam berbisnis merupakan tanggung jawab kita semua. Sebagai pengusaha, tujuan memaksimalkan profit harus diimbangi peningkatan peran dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan turut melakukan pemberdayaan kualitas hidup masyarakat melalui program corporate social responsibility (CSR).

Pada saat kita berperan sebagai konsumen, seyogianya memahami betul hak dan kewajiban dalam menghargai karya orang lain. Orangtua harus menjadi model panutan dengan memberikan contoh baik tentang perilaku berbisnis kepada anak sehingga kelak mereka akan menjadi pekerja atau pengusaha yang mengerti betul arti penting etika bisnis. Pemerintah sebagai regulator pasar turut berperan mengawasi praktik negatif para pelaku ekonomi. Sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan etika bisnis termuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Peran aktif para pelaku ekonomi ini pada akhirnya akan menjadikan dunia bisnis di Tanah Air surga bagi investor asing.

(*) Drs. Dedi Purwana E.S., M.Bus. Direktur Eksekutif the Indonesian Council on Economic Education (ICEE)

Sumber : Klik di sini
Label: 0 komentar | edit post
Wujudkan Etika Usaha Melalui Tata Kelola
Matthew's Blogs
Bukan rahasia jika perusahaan multinasional di Indonesia terlihat lebih besar, gagah, dan seolah tidak terjangkau. Itulah kesan yang sering muncul, menyusul lemahnya posisi tawar masyarakat dan pemerintah ketika berhadapan dengan perusahaan multinasional tersebut.

Oleh karena itu pula, penerapan good governance (tata kelola) dalam etika bisnis selalu menghadapi tantangan. Hal itu juga diungkapkan Ketua Dewan Penasihat IMA Chapter Jabar yang sekaligus Sekda Jabar, Lex Laksamana.

Menurut dia, good governance penting diterapkan, karena dengan tata kelola pemerintahan yang baik maka praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bisnis dapat diminimalkan.

Namun, penerapan good governance itu memiliki banyak tantangan. "Saat ini, masih ada saja keengganan pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik dan rendahnya daya beli masyarakat yang membuat penerapan good governance ini sulit dijalankan. Terlebih lagi, kekurangtahuan aktor dalam penerapan etikanya,"ujarnya.

Direktur Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chesna Fizetty Anwar menambahkan, apabila penegakan regulasi dalam bisnis dapat berjalan dengan baik dan konsisten, aktivitas bisnis yang dijalankan pelaku usaha tentunya dapat berjalan baik serta etika usaha akan tumbuh dan berkembang. "Inilah yang diterapkan dalam paradigma pelaku usaha sekarang," katanya seraya mengakui banyaknya skandal bisnis yang terjadi karena kurangnya penerapan good governance yang baik. Karena, good coorporatc governance ini menjadi salah satu sustainable competitive advantage," katanya.

Sebaliknya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut atau sekadar 'hidup segan mati pun tak mau karena penerapan good corporate governance dan etika bisnisnya yang tidak konsisten. Ini menunjukkan lemahnya komitmen dan kepemimpinan dan tidak dipakainya instrumen di dalam penerapan etika bisnis.

Sementara itu, Dewan Penasihat IMA Chapter Jabar, yang juga Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi menuturkan, karakteristik good governance secara legitimasi dapat dilihat dari sisitem pemerintahannya, bagaimana jalannya pemerintahan. Lalu secara akuntabilitas dilihat dari eksistensi mekanisme keyakinan politik pemerintah terhadap aksi perbuatannya dalam menggunakan sumber publik dan performa perilakunya. Dengan kompetensi, pemerintah dalam membuat kebijakan harus berpatokan kepada pelayanan publik yang efisien dan kapabilitas manajemen publik yang tinggi.

"Selama ini problematika penerapan good governance di Kota Bandung sendiri adalah kurangnya pelayanan publik, kapabilitas kebijakan yang rendah, manajemen keuangan yang lemah, peraturan dan prosedur pelayanan yang sangat birokratis serta inefisiensi alokasi sumber sumber publik. Ini yang menghambat pelaksanaan good governance dan akibatnya bisa fatal, karena membuat pengentasan kemiskinan justru tidak berjalan, karena porgram dan projek yang seharusnya mengentaskan kemiskinan justru menjadi sarang KKN," ungkapnya.

Penyebab terjadinya tata kelola pemerintahan yang buruk itu dikarenakan sekarang sistem pemerintahan yang berjalan menganut sentralisasi yang buruk. Perlu adanya pergeseran sistem pemerintahan ke desentralisasi partisipatif yang memunculkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sehingga mampu menimbulkan pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipasif, hingga nantinya ada pemerataan.

Akibat birokrasi pemerintahan yang terlalu terpatok pada nilai patrondient administrasi di negara berkembang seperti Indonesia sangat lambat dan semakin birokratik. Ini membuat semangat pegawai dan kinerja menjadi rendah.

Berdasarkan studi tata kelola pemerintahan yang dilakukan Gupta, Davoodi dan Alonso Terne, good governance yang buruk dan naiknya angka KKN sebesar satu standar deviasi akan menyebabkan turunnya peringkat pendapatan dari 20% penduduk termiskin sebesar 7,8% per tahun. Dan di negara yang tingkat KKN-nya tinggi biasanya tingkat kesehatannya dan pendidikannya sangat rendah.

"Jika partisipasinya sudah melembaga, pemerintah lokal yang menganut asas tata kelola pemerintahan yang baik dapat menghasilkan pelayanan yang baik," tuturnya.

Jika melihat kondisi empiris tata kelola pemerintahan yang dijalankan sekarang, Edi mengatakan, otonomi daerah telah meningkatkan ketidakpastian usaha dan membengkaknya biaya usaha di tingkat lokal, karena di daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, frekuensi pembayaran imbalannya berkurang danini akan mengurangi KKN. "Kalau berbicara good governance, kita lihat dari perizinan saja, lamanya perizinan yang terjadi dikarenakan saat inikhususnya Kota Bandung masih banyak yang belum berjalan satu atap. Seharusnya dengan satu atap kita bisa mengefisiensikan kinerja pelayanan," katanya.

Indeks persepsi korupsi 2006 menunjukkan Indonesia berada di urutan 130 dari 163 negara yang masuk ke dalam survei index persepsi ini, dengan CPI Score 2,4. Skor ini hanya naik 0,2 poin dari sebelumnya pada 2005. Jika melihat hasil dari survei tersebut, ini masih mencerminkan persepsi masyarakat yang mayoritas pebisnis suatu negara atau orang asing yang melakukan bisnis di negara tersebut terhadap tingkat korupsi suatu bangsa. Indeks ini bukanlah mencerminkan tingkat korupsi yang sebenarnya, namun tingkat korupsi yang terpersepsikan oleh para pelaku bisnis. Artinya tingkat korupsi di Indonesia dipandang para pebisnis luar masih tinggi, ini yang menghalangi masuknya investor.

Kalau diumpamakan suatu wilayah, korupsi adalah wilayah hitam, yaitu wilayah yang secara etika jelas-jelas tidak diterima. Berhadapan dengan wilayah hitam adalah wilayah putih, yaitu wilayah yang secara etika dapat diterima.

Nah, di antara wilayah hitam dan putih itu ada wilayah abu-abu. Di situlah dilema etika berada. Korupsi, jelas tidak ada dilemanya, lha wong sudah jelas-jelas berstatus haram. Hukumnya jelas dan gampang dibedakan. Perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

KPK menjelaskan, nilai-nilai perusahaan atau pemerintahan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perasahaan/pemer-intahan itu sendiri, yang nantinya akan menciptakan nilai-nilai.

Nilai-nilai universal yang dimaksud adalah honesty (kejujuran), respect on the rule of law (taat asas/peraturan), trust (kepercayaan, dapat dipercaya), common sense (kepatutan dan kepantasan), serta menghargai HAM.

Etika bisnis sendiri merupakan bagian integral dari nilai-nilai good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran.

Nilai-nilai ini yang nantinya akan mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan dan undang-undang. Dan penerapannya tentu saja tidak bisa berdiri sendiri perlu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Dunia usaha berperan menerapkan good governance ini dengan antara lain menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan.


Sumber : Klik di sini
Label: 0 komentar | edit post
Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen
Matthew's Blogs
Ada berbagai macam usaha yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa konsumen, namun sebelum mengambil keputusan untuk melakukan tindakan/aksi terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, terlebih dahulu harus jelas hasil (outcame) apa yang diharapkan konsumen dari tindakan tersebut.

MENGAJUKAN PENGADUAN KEPADA ASOSIASI INDUSTRI
Lembaga yang juga dapat menjadi alternatif konsumen menyampaikan pengaduan adalah Assosiasi Industri. Ada dua pendekatan:
1) fungsi penanganan pengaduan konsumen langsung ditangani pengurus assosiasi; atau
2) assosiasi yang membentuk lembaga khusus yang berfungsi menangani sengketa konsumen, seperti assosiasi industri asuransi membentuk Badan Mediasi Asuransi Indonesia.

MENULIS SURAT PEMBACA DI MEDIA CETAK
Dengan menulis pengalaman buruk di media cetak tentang suatu produk tingkat penyelesaian sangat rendah karena tergantung kepedulian dari pelaku usaha aka nama baiknya. Namun cara ini baik untuk pendidikan konsumen lain agar mengetahui info barang tersebut.

MEMBUAT PENGADUAN KE LPKSM
Membuat pengaduan ke LPKSM dapat dengan berbagai akses, seperti: surat, telepon, datang langsung, e-mail, SMS. Agar ditindak lanjuti, pengaduan konsumen harus dilakukan tertulis atau datang langsung ke LPKSM dengan mengisi form pengaduan konsumen. Mekanisme LPKSM dalam menyelesaikan sengketa konsumen adalah dengan mengupayakan tercapainya kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha melalui mediasi atau konsiliasi.

MEMBUAT PENGADUAN / LAPORAN TINDAK PIDANA KE KEPOLISIAN
Dalam beberapa kasus pelanggaran terhadap hak konsumen ada yang berdimensi pidana, oleh karena itu dapat diadukan ke Kepolisian. Laporan / pengaduan ke kepolisian dapat menjadi dasar bagi kepolisian untuk mengambil langkah hukum / polisional sehingga korban tidak berjatuhan lagi.

MENGIRIMKAN SOMASI KE PELAKU USAHA
Somasi selain berisi teguran, juga memberi kesempatan terakhir kepada tergugat untuk berbuat sesuatu dan atau untuk menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Cara ini lebih efektif, terlebih ketika menyangkut kepentingan publik, akan sangat bagus somasi dilakukan kolektif dan terbuka.

MENGAJUKAN GUGATAN SECARA PERORANGAN
Mengajukan gugatan perorangan untuk masalah sengketa konsumen sangat tidak efektif, karena biaya akan sangat mahal dan lamanya waktu penyelesaian

MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA SECARA PERWAKILAN KELOMPOK (Class Action)
Gugatan Perwakilan kelompok merupakan cara yang praktis, dimana gugatan secara formal cukup diwakili beberapa korban sebagai wakil kelas. Namun apabila gugatan dikabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, korban lain yang secara formal tidak ikut menggugat dapat langsung menuntut ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan tersebut. Selain dalam UU Perlindungan konsumen, gugatan class action juga diatur dalam UU Jasa Konstruksi. Gugatan ini baik dipakai untuk kasus-kasus pelanggaran hak konsumen secara massal.

MEMINTA LPKSM MENGAJUKAN GUGATAN LEGAL STANDING
Menurut pasal 46 Ayat (1) Huruf (c) UU PK menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat mengajukan gugatan legal standing dengan memenuhi syarat, yaitu:
  1. Berbentuk badan hukum atau yayasan; yang
  2. Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen; dan
  3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
Lembaga ini pendiriannya menjadi tanggungjawab pemerintah, didirikan ditiap pemerintahan Kota/Daerah tingkat II. Tujuan BPSK untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (Pasal 49 Ayat (1) UUPK) melalui cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi yang anggotanya terdiri dari unsur:
  1. Pemerintah
  2. Lembaga Konsumen
  3. Pelaku Usaha
(Pasal 49 Ayat (3) UUPK).

Tugas dan wewenang BPSK, meliputi:
  1. Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi/arbitrase/konsiliasi;
  2. Konsultasi perlindungan konsumen;
  3. Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK;
  5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen;
  6. Meneliti dan memeriksa sengketa perlindungan konsumen;
  7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran;
  8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK;
  9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana

MENGAJUKAN PENGADUAN KEPADA OMBUDSNMAN NASIONAL
Pengaduan kepada Komisi Ombudsman Nasional dapat dilakukan jika seorang mendapat pelayanan buruk dari lembaga pemerintah. Namun KON memiliki kelemahan, yaitu kewenangannya terbatas meminta klarifikasi dan memberikan rekomendasi, tanpa memiliki kewenangan eksekusi. Masalahnya adalah ketika rekomendasi Komisi tidak ditindaklanjuti oleh lembaga yang diadukan masyarakat, komisi juga tidak dapat berbuat apa-apa.

MENGAJUKAN PENGADUAN KEPADA ORGANISASI PROFESI
Dalam kasus sengketa konsumen jasa profesional, apabila jenis pelanggaran masih dalam koridor kode etik, konsumen dapat mengadukan kepada Majelis Kehormatan Etik masing-masing profesi. Sebagai contoh, jika ada indikasi notaris melakukan malpraktik profesi yang potensial merugikan kepentingan masyarakat, sebagai pengguna jasa, masyarakat dapat mengutarakan keberatan/pengaduan Dewan Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Sumber: Klik di sini
Label: 0 komentar | edit post
Iklan Vs Hak Konsumen
Matthew's Blogs
Penilaian bagaimana iklan dapat berkontribusi terhadap tujuan komunikasi oleh pihak manajemen merupakan keputusan penting peran iklan. Hal utama dalam beriklan adalah menentukan tujuan iklan dari mulai tujuan yang bersifat umum (exposure) sampai yang paling spesifik (profit contribution). Umumnya, semakin manajemen bisa menentukan tujuan yang spesifik semakin bisa memprediksi keputusan beli. Sebagai contoh, mengetahui bahwa iklan bisa menyebabkan sebuah peningkatan penjualan yang terukur mungkin lebih bermanfaat dibandingkan mengetahui berapa banyak orang mengetahui sebuah pesan iklan. Isu kuncinya adalah apakah exposure dan awareness berhubungan dengan perilaku beli. Penentuan tujuan iklan yang sangat specifik akan lebih susah untuk diukur dibandingkan dengan tujuan iklan yang lebih umum seperti exposure dan awareness.

Persaingan dunia usaha yang semakin ketat memunculkan ide kreatif dalam pembuatan iklan. Ini berarti tantangan baru bagi para agensi iklan dan marketer untuk menampilkan sebuah powerfull advertising. Tidaklah mudah untuk menciptakan sebuah iklan yang tampil beda sehingga mudah diingat oleh konsumen. Bayangkan, setiap hari konsumen selalu dibombardir dengan ratusan iklan dari berbagai merek. Di sisi lain, konsumen mempunyai ruang terbatas untuk menyimpan informasi tersebut. Disinilah tantangan terberat bagi pengiklan. Pengetahuan tentang pasar, perilaku konsumen, media, social awareness, dan kreativitas menjadi wajib untuk dikuasai. Dari mulai comparative advertising sampai iklan humor selalu bermunculan di kehidupan konsumen setiap harinya. Bahkan ada yang beranggapan, iklan merupakan salah satu hiburan.

Perkembangan iklan di Indonesia memang sangat pesat seiring semakin tingginya kesadaran akan pentingnya iklan. Namun, ada satu masalah yang selama ini masih kurang mendapatkan perhatian pihak yang berwenang yaitu tentang regulasi iklan dalam hal hak konsumen. Pertanyaan paling mendasar adalah apakah iklan di Indonesia telah memperhatikan hak konsumen ?. Jika beranjak dari hak-hak konsumen seperti konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap, terhadap produk yang aman, terhadap produk yang memadai, dan terhadap produk yang tidak membahayakan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, penting kiranya memandang pengambilan keputusan dari perspektif konsumen seperti halnya perspektif manajer. Tanpa mempertimbangkan hak konsumen, bisnis dapat dengan mudah terjebak pada penyalahgunaan seperti iklan yang memperdaya (deceptive advertising), tidak memberikan informasi kandungan produk yang lengkap, mengembangkan produk yang tidak aman, atau membebani konsumen dengan harga yang tidak masuk akal. Beberapa isu tentang iklan di Indonesia sebagai berikut:

1. Deceptive advertising merupakan salah satu pelanggaran hak konsumen yang mungkin masih terjadi pada iklan di Indonesia. Deceptive advertising bisa dikategorikan dalam tiga tipe. Pertama, fraudulent advertising, iklan yang tidak dapat dipercaya (straightforward lie). Iklan seperti ini mungkin sudah jarang ditemui tapi juga tidak menutup kemungkinan iklan yang masuk tipe ini masih ada. Kedua, false advertising, klaim terhadap manfaat produk atau jasa yang hanya dapat dipenuhi berdasarkan ”syarat dan ketentuan berlaku” (under certain conditions) yang tidak di jelaskan secara gamblang di iklan. Misalnya, iklan salah satu provider telekomunikasi terkenal, mengklaim dirinya paling murah dengan menonjolkan sebuah pertanyaan “ada yang lebih murah dari Rp. 0 ?” tetapi hal ini tidak pernah dijelaskan secara gamblang bahwa tarif Rp 0 hanya berlaku berdasarkan syarat dan ketentuan. Bahkan dalam iklannya pun tidak dituliskan syarat dan ketentuan berlaku. Comparative advertising seperti ini berpotensi menimbulkan masalah dari pihak konsumen atau pesaing. Contoh kasus yang pernah terjadi antara pabrikan besar BMW dengan Volvo. Dalam sebuah pesan komersialnya Volvo 850 Turbo Sportwagon mengklaim bahwa Volvo 850 Turbo Sportwagon mempunyai akselerasi lebih cepat dibandingkan BMW 328i, pesan komersial kemudian direspon oleh BMW dengan mengajukan keberatan kepada pihak berwenang di negara bersangkutan. Akhirnya, kasus tersebut dimenangkan oleh BMW karena Volvo tidak bisa memberikan bukti yang memadai atas klaimnya.

Ketiga, misleading advertising, iklan ini melibatkan antara klaim dan kepercayaan, sebuah iklan menghubungkan dengan kepercayaan konsumen. Misalnya konsumen Indonesia percaya bahwa memiliki kulit putih merupakan bagian dari kecantikan. Kepercayaan konsumen ini dimanfaatkan produsen pemutih kulit merek terkenal dengan menggunakan produk mereka, kulit akan menjadi putih dalam waktu 7 hari. Hal serupa juga diungkapkan pada produk lini lainnya dengan pesan yang agresif, hanya pada beberapa iklan lainnya ditambahkan sebuah tulisan sangat kecil disudut kiri bawah (jika tidak dipelototi tidak akan kelihatan). Iklan sejenis juga mudah kita temui pada produk-produk untuk mengurangi berat badan, memperbesar payudara dan produk lainnya yang menunjang penampilan.

2. Iklan untuk Anak (Advertising to Children), anak usia muda (6-13 tahun) mungkin belum memahami bahwa sebuah motif iklan komersial adalah untuk mempengaruhi dan merangsang dan mungkin juga mereka tidak bisa membedakan antara program televisi dan iklan komersial. Sebagai hasilnya, mereka cenderung untuk meyakini bahwa pesan iklan komersial adalah sebuah kebenaran.

Ada argumentasi yang mengatakan bahwa iklan komersial yang ditujukan kepada anak usia muda cenderung akan membuat mereka menjadi lebih informed consumers pada usia yang lebih dini. Mereka mulai mempelajari apa yang dikatakan dalam pesan iklan komersial dan untuk mengambil tindakan berikutnya sebagai bagian proses informasi pemasaran. Mereka akan menjadi konsumen ”yang rentan” dikemudian hari. Ada beberapa kajian yang dilakukan di Amerika Serikat mendukung bahwa seringnya iklan komersial untuk anak bukan menjadi rekomendasi. Dalam kajian pendukung diketahui bahwa anak berusia 3-5 tahun mengalami kesulitan membedakan program televisi dan iklan komersial. Kajian tentang sikap perilaku anak dalam merespon iklan menemukan bahwa anak usia sebelum remaja cenderung untuk merespon dengan cepat sebuah iklan komersial dalam keputusan beli. Mereka tidak mempertimbangkan pengalaman mereka dalam menggunakan sebuah produk di masa lalu. Temuan ini didukung oleh kajian lain yang menemukan bahwa anak usia sebelum remaja cenderung tidak memperhatikan informasi yang lengkap tentang produk dan merek ketika menonton iklan komersial. Seluruh kajian ini mendukung dugaan bahwa anak-anak akan sangat terpengaruh dengan iklan komersial karena mereka belum mengembangkan kemampuan untuk membedakan dan memproses informasi.

Di Indonesia, masih ada iklan komersial yang kurang memperhatikan hal tersebut. Bahkan, ada iklan yang ditujukan untuk anak menggunakan selebriti sebagai endorsement, misalnya salah satu produk susu terkenal, jelly drink, obat masuk angin untuk anak, belum lagi yang menggunakan animasi dalam iklan, produk susu yang mencantumkan harga ”hanya” Rp. 1000,-, produk jus yang menampilakan setting perang, produk susu yang masih menampilkan klaim superioritas. Selain itu masalah durasi penayangan juga belum diperhatikan. Sebaiknya iklan yang ditujukan untuk anak kecil mulai dibatasi, misalnya penayangan hanya boleh dilakukan dengan total durasi 10 menit tiap jamnya pada akhir pekan dan 12 menit tiap jamnya pada hari biasa

Klaim Iklan terhadap Kesehatan (Advertising Health Claims), berubahnya gaya hidup telah mempengaruhi pola pikir konsumen untuk lebih memperhatikan kesehatan dan nutrisi. Saat ini, konsumen lebih sadar terdahap informasi nutrisi pada iklan maupun kemasan. Pada sebuah survei terkini, lebih dari separuh konsumen yang diinterview mengatakan bahwa klaim kesehatan adalah faktor yang penting untuk menentukan keputusan beli dan 44 % mengatakan bahwa mereka membaca secara cermat informasi nutrisi dan kesehatan pada kemasan. Saat ini, masih banyak klaim iklan terhadap kesehatan di Indonesia.

Produk minyak goreng selalu mengatakan non-kolesterol, yang sebetulnya bukan berarti non-kolesterol tidak bebas lemak. Ada juga sebuah produk permen untuk anak menghubungkan sebuah permen dengan segelas susu. Iklan seperti ini bisa dianggap misleading. Hal ini juga terjadi di produk-produk yang mengklaim memiliki kandungan serat tinggi, natural (kandungan alami), fat free dan lain-lain. Seharusnya, iklan produk kesehatan sebelum ditayangkan harus bisa membuktikan secara ilmiah klaim mereka terhadap produk (advertising substantiation) sehingga tidak terjadi misleading. Kasus seperti sebuah merek minuman isotonik yang didakwa mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan cukup menarik dikaji. Menarik karena kemungkinan lembaga berwenang tidak pernah melakukan pemantauan terhadap kegiatan iklan selama ini. Buktinya, iklan minuman isotonik tersebut bisa tayang. Walaupun pada akhirnya sang produsen bisa membuktikan bahwa penggunaan bahan pengawet tersebut sesuai standar lembaga kesehatan dunia. Kemudian sang produsen melakukan corrective advertising pada iklan merek tersebut.

Saat ini, banyak pengiklan telah melakukan koreksi terhadap klaim mereka seperti dengan bahasa ”diperkaya vitamin”, ”less cholesterol”, ”more calsium”, ”lower fat”, ”less salt”, ”fewer calories”. Namun, peran lembaga berwenang di Indonesia menjadi kunci dalam melindungi hak-hak konsumen agar setiap klaim kesehatan pada iklan telah dibuktikan secara ilmiah oleh produsen. Memang hal ini akan menambah mahalnya biaya iklan. Sehingga sering terjadi para pengiklan menggunakan puffery claim. Puffery (klaim atau pernyataan yang bersifat subyektif) bisa dikatakan legal karena bagian dari presentasi penjualan atau iklan yang memberikan sebuah pujian dengan pendapat subyektif, superlatif atau pendapat yang berlebihan (exaggeration), dan umum, memberikan pernyataan tanpa fakta tertentu. Penggunaan puffery sudah sangat umum. Contohnya, BMW menggunakan tagline ”The Ultimate Driving Machine”, Rokok Kretek Dji Sam Soe menggunakan ”kenikmatan Sempurna”, Soft Care dengan ”Super Maxi”, BNI Taplus dengan ”Hidup selalu bisa lebih mudah” atau dengan kata ”the best, ”finest”, ”greatest” dan lain-lain.

Pembatasan iklan melalui regulasi memang sudah sangat diperlukan. Komitmen terhadap regulasi merupakan bagian dari perlindungan konsumen yang menuntut para produsen untuk lebih menghormati hak-hak konsumen dan menjunjung etika bisnis. Perlu diingat bahwa pembatasan dalam iklan bukan mematikan kreativitas justru dengan pembatasan, kreativitas bisa lebih berkembang.

Sumber : Klik disini
Label: 0 komentar | edit post
Demi Kesehatan, Jadilah Konsumen yang Cerdas
Matthew's Blogs

Pakar hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Yesmil Anwar mengatakan, konsumen selama ini, selalu berada dalam posisi yang tidak berdaya. Mereka minim informasi dan tidak punya posisi tawar yang kuat.

Akibatnya, konsumen terseret arus yang dicipatakan oleh produsen. Apalagi penegakkan hukum perlindungan konsumen yang belum berjalan sepenuhnya. "Makanya, untuk melindungi diri sendiri, konsumen juga harus cerdas," ujarnya.

Kecerdasan konsumen bisa berbentuk ketelitian sebelum membeli dan tidak tergiur iklan. Kecerdasan konsumen hanya bisa tecapai jika mendapatkan informasi yang cukup. Pada kenyataannya, seringkali konsumen tidak mendapatkan informasi yang lengkap.

UU Perlindungan Konsumen (UU PK) yang diberlakukan pemerintah perlu disosialisasikan secara luas. Dengan demikian, konsumen memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai hak dan kewajibannya.

Keseriusan pemerintah menegakkan perlindungan konsumen, memang masih perlu dipertanyakan. Sejauh ini, saluran pengaduan konsumen masih terbatas. "Ke mana masyarakat kalau mau mengadu? Kalau cuma mengadu lewat surat pembaca, tindak lanjutnya bagaimana? paling ribut sebentar tapi terus hilang begitu saja," tutur Yesmil.

Mendorong berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di daerah-daerah menjadi salah satu alternatifnya.

Menurutnya, penegakkan hukum terdiri atas lima unsur. Pertama, mengenai undang-undang itu sendiri. Apakah UU PK, sudah sesuai dengan kondisi saat ini. "Tentunya, perlindungan konsumen harus sejalan dengan peraturan lain. Misalnya KUHP karena di sana juga diatur soal penipuan, HAM, karena ini menyangkut hak masyarakat, serta undang-undang lainnya," tuturnya.

Kedua, terkait dengan aparat penegak hukumnya. Mereka harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup mengenai perlindungan konsumen. Tujuannya, agar mereka dapat melakukan tindakan pencegahan, serta tindakan jika terjadi pelanggaran.

Aparat penegak hukum juga tidak terbatas pada polisi, jaksa maupun hakim. Tetapi juga Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Metrologi yang berwenang dalam pengukuran. Lembaga-lembaga tersebut, turut bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen.

Ketiga, penegakan hukum membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup. Hal itu, berguna untuk deteksi awal terjadinya pelanggaran hak konsumen.

Keterbatasan ini, membuat konsumen tidak bisa memeriksa detail sebelum membeli. Kejadian yang sering dijumpai adalah pengurangan takaran dan pemalsuan barang. Masyarakat tidak bisa mendeteksi, apakah barang tersebut asli atau palsu.

"Harus ada laboratorium, uji coba dulu. Ini kelemahannya. Jaksa dan polisi juga kesulitan, pada waktu mau dibawa ke pengadilan, proses verbalnya sulit dilakukan karena alat buktinya kurang," tuturnya.

Keempat, masyarakat itu sendiri. Selama ini, masyarakat sering kali bersikap tidak peduli. Padahal, penegakkan hukum perlu peran aktif masyarakat.Masyarakat harus punya keinginan untuk melindungi diri sendiri.

Terakhir, budaya hukum. Budaya hukum yang rendah, tidak akan mendorong penegakkan hukum. "Masyarakat tidak boleh membiarkan dirinya membeli barang yang asal murah, tapi barangnya palsu. Penegak hukum juga harus berada di jalur hukum yang benar," ujar Yesmil.

Jika penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan benar, masyarakat akan kembali pesimis dan enggan berpartisipasi.

**

Penegakan hukum yang tertatih-tatih itu, membuat berbagai kasus pelanggaran konsumen tidak jelas ujungnya. Bahkan, seringkali fungsi kontrol tidak berjalan. Sudah terlanjur memakan korban, baru ada tindakan. Sudah berapa banyak produk yang ditarik dari pasaran yang ternyata tidak memenuhi persyaratan.

Beberapa waktu silam, sebuah obat pembasmi nyamuk dinyatakan mengandung obat beracun. Sehingga harus ditarik peredaran. Pemberitaan begitu gencar, rupanya hanya pada permulaan saja. Selanjutnya, menghilang begitu saja. Lalu, beberapa saat kemudian, produk tersebut muncul kembali. Masih dengan merk yang sama. Hanya kali ini, dalam iklannya sudah disertai dengan slogan tidak beracun. "Berartin undang-undangnya impoten," ujar Yesmil.

Meski masih jauh dari harapan, penegakkan hukum harus terus diupayakan. Sanksi sudah ditetapkan, tinggal keberanian untuk menindak.

"Menurut hemat saya, karena masih dalam proses yang masih harus ditingkatkan kesadarannya jangan pakai yang total enforcement, partial enforcement saja dulu," tutur Yesmil. Maksudnya, setiap pelanggar UU ini dikenakan sanksi di bawah yang sudah ditetapkan.

Sementara itu, kata Betty D.S., dari jurusan teknologi pangan Unpad, kelemahan UU PK, terletak pada masalah sosialisasi yang masih sangat minim. "Saya melihat hanya kalangan tertentu saja yang tahu dan mengerti betul isi UU PK. Jika melihat di kalangan produsen kecil, pedagang dan bahkan konsumen umum, masih banyak yang tidak paham bagaimana dan apa sebenarnya isi UU PK," ujarnya.

Menurut Betty penerapan UU, terlebih sanksi yang tercantum di dalamnya, tidak akan bisa serta merta diterapkan dengan baik, seandainya sosialisasi tidak ditingkatkan.

"Cara yang sederhana untuk memperbaiki semua itu, adalah dengan meningkatakan sosialisasi UU tersebut. Saat sosialisasi, harus disertai dengan penyuluhan, tentang bagaimana tata cara pengolahan pangan yang baik, agar aman dikonsumsi untuk masyarakat. Beri juga peringatan, bahwa bila mereka tidak melakukan produksi sesuai ketentuan, mereka akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku," kata Betty.

Setelah semua itu dilakukan, ujar Betty, pengawasan juga harus dilakukan secara berkesinambungan. "Jangan hanya pas booming ditemukan kasus dan sudah ada korban, baru ada pemeriksaan besar-besaran. Setelah mereda, tidak terdengar lagi adanya pengawasan," katanya.

Seharusnya pengawasan dilakukan supaya kasus tidak terjadi dan dilakukan rutin. Selain itu, harus disertai pula dengan sanksi yang yang bisa menimbulkan efek jera, agar produsen yang lalai, tidak mengulanginya perbuatannya kembali," ujar Betty. (Catur Ratna Wulandari/Handri Handriansyah/"PR")***

Sumber : Klik di sini
Label: 0 komentar | edit post
Mengapa UU Perlindungan Konsumen (UUPK) Dibutuhkan?
Matthew's Blogs

Meskipun secara eksplisit hak-hak konsumen belum diatur konstitusi, namun terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengakomodir hak-hak konsumen, yaitu 1) pasal 28 H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperolah pelayanan kesehatan; 2) pasal 31 ayat (1): setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) pasal 34 ayat (3): negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;

UU Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran lebih detil dari hak asasi manusia, lebih khusus lagi hak-hak ekonomi yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak Ekosob. Kehadiran UU Perlindungan Konsumen adalah wujud tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen, sehingga ada kepastian hukum baik bagi pelaku usaha agar tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab, maupun bagi konsumen, yang merupakan pengakuan harkat dan martabatnya.

Isi dari Undang Undang perlindungan Konsumen (UUPK) selain asas dan tujuan serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dari segi materi hukum, secara umum UUPK mengatur sekaligus hukum acara/formil dan hukum materiil. Kemudian UUPK juga mengatur kelembagaan perlindungan konsumen tingkat pusat dalam bentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), maupun di daerah dalam bentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), juga tentang penyelesaian sengketa konsumen dan ketentuan pidananya.

PENGERTIAN KONSUMEN DALAM UUPK
Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

PENGERTIAN PELAKU USAHA DALAM UUPK
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ada dua jenis pelaku usaha, yaitu perseorangan dan badan usaha. Dalam konteks advokasi konsumen, yang relevan untuk dijadikan ?sasaran? advokasi adalah pelaku usaha dalam bentuk badan usaha. Sedangkan pelaku usaha perseorangan, dalam praktik muncul dalam bentuk pengusaha kecil/lemah, justru masuk kelompok yang juga harus mendapat pembelaan/ advokasi.

PENGERTIAN BARANG DALAM UUPK
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

PENGERTIAN JASA DALAM UUPK
Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen. Dalam praktik di lapangan, keberadaan jasa dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

1) Jasa komersial: seperti bank, asuransi, telekomunikasi, transportasi, dll; 2) Jasa non-komersial: seperti jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan; 3) Jasa professional: seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, arsitek, dll;
4) Jasa layanan public: seperti pembuatan SIM, KTP, Pasport, sertifikat tanah, dll. Sedangkan dari aspek penyedia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) badan hukum privat, baik yang bersifat komersial (Perseroan Terbatas) maupun non-komersial (Yayasan); dan
2) badan hukum publik. UU Perlindungan Konsumen terbatas hanya mencakup jasa yang disediakan oleh badan hukum komersial.

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Ruang lingkup kegiatan LPKSM meliputi: penanganan pengaduan konsumen, pendidikan konsumen, penerbitan majalah/buku konsumen, penelitian dan pengujian, dan advokasi kebijakan.

Sumber : Klik di sini
Label: 0 komentar | edit post
Konsumen Cerdas Tidak Mau Ditindas
Matthew's Blogs

Penulis: M. Sholekhudin

Pepatah lama bilang, pembeli adalah raja. Khusus untuk urusan layanan kesehatan, pepatah ini mungkin tidak berlaku. Di Indonesia, konsumen kesehatan sering berada di pihak yang dirugikan. Sudah sakit, tidak berdaya, kadang masih diperdaya pula.

Dokter Marius Widjajarta, SE, ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) punya banyak cerita pengaduan layanan kesehatan. Selama sembilan tahun sejak berdiri (1998), YPKKI menerima 472 pengaduan. Sekitar separuhnya adalah kasus pelanggaran hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebagian lainnya malah dugaan malapraktik.

Ada pasien yang mengadu, setelah menjalani operasi, ternyata kateter tertinggal di dalam perutnya. Kelalaian ini baru diketahui 2,5 tahun setelah operasi. Pasien lain, seorang ibu, mengadukan kasus yang mirip. Bukan kateter yang tertinggal, tapi kasa steril. Pada mulanya ia terus-terusan merasa sakit di bagian perutnya setelah menjalani operasi. Adanya kasa di dalam perutnya diketahui ketika benda ini keluar saat buang air besar.

Kasus serupa juga pernah dilaporkan oleh keluarga pasien yang lain. Pasien sendiri tidak bisa melapor karena ia sudah meninggal. Kasusnya juga masih tak jauh dari urusan operasi. Sebelum meninggal, pasien menjalani operasi pembedahan perut. Setelah operasi, pasien malah sakit-sakitan. Enam bulan kemudian ia meninggal. Ketika jenazahnya selesai dibakar, keluarganya menemukan klem (alat penjepit untuk operasi) di antara abu mayat.

Itu baru sebagian kasus dari 472 pengaduan yang sempat diterima oleh YPKKI. Di luar itu tentu masih banyak lagi kasus lain meskipun itu tidak berarti semuanya merupakan dugaan malapraktik. Yang paling banyak adalah dugaan pelanggaran hak konsumen untuk memperoleh informasi. “Bukan sekadar informasi saja, tapi informasi yang benar, jelas, dan jujur,” tegas Marius sambil mengutip Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999.

Marius menegaskan bagian “benar, jelas, dan jujur” ini karena menurutnya konsumen kesehatan (pasien) biasanya masih sulit mendapatkannya. Ia memberi contoh, ketika pasien berada di rumah sakit, mereka sering mengikuti perintah dokter tanpa tahu sama sekali maksud dan tujuannya. Padahal ia harus membayar semuanya.

“Kita harus tanya diagnosisnya apa. Kalau disuruh periksa lab, USG, CT scan, MRI, atau apa pun, kita juga harus tanya untuk apa,” tandas Marius. Itu hak pasien dan merupakan kewajiban dokter untuk menjelaskannya secara benar, jelas, dan jujur. Jangan sampai ia membayar sesuatu yang tidak diperlukan.

Di antara pengaduan yang sempat diterima YPKKI, ada kasus pasien yang sebetulnya sakitnya infeksi saluran napas atas ringan. Tapi di rumah sakit, ia disuruh periksa macam-macam, sampai CT scan. Akibatnya, biaya yang harus ia bayar pun menjadi berlipat-lipat.

Memang dalam hal seperti ini pasien tidak mengerti perlu tidaknya sebuah pemeriksaan medis bagi dirinya. Tapi di rumah sakit tertentu yang nakal, aneka jenis pemeriksaan ini bisa saja dimanfaatkan sebagai tambang uang.

Ini semua baru masalah pasien di rumah sakit. Belum lagi ditambah masalah ketika pasien menebus obat di apotek, tentu daftar akan lebih panjang lagi.

Ketidaktahuan konsumen kadang dimanfaatkan penyedia layanan kesehatan yang kurang bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Ibu hamil normal bisa saja dibujuk untuk melahirkan lewat operasi cesar meskipun ia bisa melahirkan normal. Alasanya bisa macam-macam. Mungkin dengan memanfaatkan keinginan si ibu untuk mengepaskan hari lahir anaknya dengan ulang tahun pernikahan, hari besar, atau shio yang baik. Padahal, dalam tinjauan medis, operasi cesar mestinya hanya dilakukan jika ada penyulit.

Tindakan operasi yang tidak perlu juga bisa ditemukan pada operasi usus buntu pada anak-anak. Menurut literatur, angka kejadian usus buntu pada anak-anak hanya sekitar 2%. Tapi di Indonesia, angkanya lebih dari 30%. Menurut Marius, salah satu penyebab tingginya angka ini adalah tindakan operasi yang sebetulnya tidak diperlukan. Sedikit saja sakit di bagian perut, langsung operasi.

Celakanya, dalam hal ini konsumen sendiri sering membiarkan dirinya terpedaya dengan menganggap “doctors do no wrong”. Padahal, dokter juga manusia, yang bisa saja keliru. Baik disengaja maupun tidak. Jika dokter keliru, apalagi sengaja keliru, pasien boleh saja mengajukan keberatan.

Pendapat Ketiga atau Kelima

Di samping hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, pasien juga punya hak untuk memilih dan didengar. Ini hak konsumen yang sering diabaikan di layanan kesehatan.

Ketika pasien mendapat resep dari dokter, ia biasanya menerimanya begitu saja tanpa punya andil dalam menentukan pilihan. Sehingga, ketika harus membayar resep yang sebetulnya kelewat mahal sekalipun, pasien hanya bisa pasrah. Tidak bisa berbuat apa-apa

Dalam banyak kasus, ini sebetulnya bisa dihindari jika konsumen mau menggunakan haknya untuk memilih dan didengar. Misalnya, dengan cara minta kepada dokter agar diberi resep obat generik. Ini hak pasien yang harus dipenuhi oleh dokter jika memang obat yang diresepkan tersedia dalam edisi generiknya. (Baca boks: Generik, Please!)

Sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan yang berisiko, misalnya operasi, sebaiknya pasien mencari pendapat kedua, ketiga, dan seterusnya. Diagnosis dokter mungkin saja keliru karena dokter juga manusia. Ilmu kedokteran pun bukan sebuah rumus matematika yang eksak. Medicine is the science of uncertainties and the art of probabilities. Ilmu kedokteran adalah sains tentang ketidakpastian dan seni kemungkinan-kemungkinan.

Untuk memperkecil kemungkinan salah diagnosis, Marius punya tips sederhana. Carilah pendapat kedua dan ketiga. Bukan hanya sekadar second opinion, tapi juga sampai third opinion. Bahkan, jika mungkin, sampai pendapat keempat dan kelima. Yang penting jumlahnya ganjil supaya ada pendapat yang dimenangkan. Biasanya dari beberapa pendapat itu, ada diagnosis yang saling menguatkan.

Saran Marius, ketiga dokter itu sebaiknya dipilih dengan mempertimbangkan senioritas dan pengalaman. Dokter pertama sebaiknya dokter yunior, ilmunya masih segar tapi pengalamannya belum banyak. Dokter kedua, menengah. Dokter ketiga, senior. Lulusnya sudah lama, jam terbangnya tinggi. Ini saran pribadi Marius, tentu saja kita boleh mengubah pertimbangannya.

Hubungannya Partnership

Idealnya, dokter dan pasien adalah mitra. Hubungan keduanya partnership, bukan paternalistik. Setara. Di depan hukum, dokter tidak lebih tinggi daripada pasien.

Setelah hak memilih dan didengar, konsumen kesehatan juga masih punya hak untuk mendapatkan advokasi. Terutama jika ia menduga adanya tindakan malapraktik atau kelalaian medik. (Lihat boks Hak Atas Ganti Rugi.)

Marius menegaskan, “Bukannya kita menyerang profesi dokter.” Ini semata-mata dimaksudkan sebagai pendidikan konsumen. Pasien harus tetap menjaga hubungan baik dengan dokter. Karena, selain punya hak, konsumen juga punya kewajiban. Jika pasien memandang dokter dengan penuh curiga, tentu hubungan kemitraan pun tidak lagi harmonis.

Bahwa ada oknum rumah sakit atau dokter yang kurang menghargai hak pasien, itu fakta. Tapi tentu saja tidak semua penyedia layanan kesehatan seperti itu. “Dokter yang baik itu masih banyak,” kata Marius menutup.

Boks-1:

Generik, Please!

Salah satu (bukan satu-satunya) penyebab mahalnya harga obat adalah patgulipat produsen farmasi dan dokter. Produsen farmasi memberi insentif kepada dokter yang meresepkan produknya. Sebagian besar produk-produk itu bukan obat paten yang sebenarnya, tapi sekadar me too products.

Produk-produk itu sejatinya tak lain adalah produk generik yang diberi nama dagang. Tapi dokter menyebutnya sebagai obat paten. Harganya jauh lebih mahal daripada obat generik. “Di Indonesia, obat paten itu jumlahnya hanya 7 - 8 %,” ujar Marius. Obat-obat paten ini misalnya untuk penyakit kanker, HIV, dan flu burung.

Karena mendapat insentif, dokter giat meresepkan merek tertentu meskipun tersedia edisi generik yang harganya jauh lebih murah dengan kemanjuran yang sama. Jika sudah begitu, siapa lagi yang dirugikan kalau bukan pasien. Sebagai konsumen yang sadar akan hak, kita bisa melawan patgulipat ini dengan selalu minta dokter untuk meresepkan obat generik.

Boks-2:

Punya Hak atas Ganti Rugi

Di depan hukum, kedudukan dokter dan rumah sakit setara dengan pasien. Jika dokter atau rumah sakit diduga melakukan malapraktik, pasien punya hak untuk mendapatkan advokasi. Jika benar, ia berhak mendapatkan ganti rugi.

Marius mengaku, batas antara malapraktik (kelalaian medik) dan yang bukan, sulit sekali ditentukan. Salah satu penyebabnya karena memang aturan hukumnya belum lengkap. Belum ada peraturan pemerintah tentang standar pelayanan rumah sakit maupun standar pelayanan profesi kesehatan. Yang ada hanya “standar hati nurani.” Ditambah lagi sifat ilmu kedokteran yang memang tidak pasti. Bisa saja, keluahn yang dialami pasien itu memang bukan kelalaian medik tapi memang risiko medik. Jika begitu, tentu dokter tidak bersalah.

Biasanya, urusan medis dan hukum seperti ini berada jauh di luar pengetahuan pasien. Bahkan pasien dari kalangan yang sangat terdidik pun belum tentu paham tentang pasal-pasal kitab hukum.

Meski begitu, ada cara sederhana yang bisa ditempuh pasien, yaitu dengan cara melaporkan pengaduan ke lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Salah satunya, YPKKI. Dalam hal ini, YPKKI berfungsi sebagai penyedia layanan mediasi.

Dari 472 pengaduan yang masuk ke YPKKI, hanya beberapa saja yang sampai ke meja hijau. Sebagian besar selesai di tahap mediasi.

Layanan advokasi ini adalah hak semua orang. Prosedurnya tidaklah rumit. Pasien (konsumen kesehatan) cukup melaporkan kasusnya ke YPKKI. Gratis. Hanya perlu membawa materai Rp 6.000,-. Syaratnya, identitasnya jelas, laporan kronologis kasusnya juga harus jelas, disertai bukti dan dokumen-dokumen terkait. Setelah itu, YPPKI akan bertindak sebagai penengah yang mempertemukan pasien dengan pihak yang diadukan. Marius menjamin, selama proses mediasi, pasien juga tidak dipungut biaya.

Sumber : Klik Di sini
Label: 1 komentar | edit post
Hak-Hak Konsumen
Matthew's Blogs
Hak Kenyamanan, Keselamatan dan Keamanan
Bagi konsumen hak ini harus mencakup aspek kesehatan secara fisik, dan dari perspektif keyakinan/ajaran agama tertentu.

Hak Memilih
Merupakan kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, barang yang beredar di pasar haruslah terdiri dari beberapa merek untuk suatu barang, agar konsumen dapat memilih.

Hak Informasi
Bisa dipenuhi dengan cara antara lain, melalui diskripsi barang menyangkut harga dan kualitas atau kandungan barang dan tidak hanya terbatas informasi pada satu jenis produk, tetapi juga informasi beberapa merek untuk produk sejenis, dengan demikian konsumen bisa membandingkan antara satu merk dengan merk lain untuk produk sejenis.

Hak Untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya
Ada dua instrumen dalam mengakomodir hak untuk didengar: Pertama, Pemerintah melalui aturan hukum tertentu dalam bentuk hearing secara terbuka dengan konsumen; Kedua, melalui pembentukan organisasi konsumen swasta dengan atau tanpa dukungan pemerintah. Hak untuk didengar menuntut adanya organisasi konsumen yang mewakili konsumen.

Hak Untuk Mendapatkan Advokasi
Dengan hak ini, konsumen mendapat perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial. Hak ini dapat dipenuhi dengan cara:
  1. Konsultasi hukum, diberikan pada konsumen menengah ke bawah. Bentuk kegiatan ini dapat dilakukan oleh organisasi konsumen dan atau instansi pemerintah yang mengurusi perlindungan konsumen
  2. Menggunakan mekanisme tuntutan hukum secara kolektif (class action
  3. Adanya keragaman akses bagi konsumen individu berupa tersedianya lembaga penyelesaian sengketa konsumen, baik yang didirikan oleh pemerintah berupa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap pemerintah kota / kabupaten.
Hak Untuk Mendapat Pendidikan
Definisi dasar hak ini adalah konsumen harus berpendidikan secukupnya, dapat dilakukan baik melalui kurikulum dalam pendidikan formal maupun melalui pendidikan informal yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen. Pemenuhan hak untuk mendapat pendidikan juga menjadi kontribsi dan tanggung jawab pelaku usaha.

Hak Untuk Tidak Diperlakukan Diskriminatif
Tindakan diskriminatif secara sederhana adalah adanya disparitas, adanya perlakukan yang berbeda untuk pengguna jasa/produk, dimana kepada konsumen dibebankan biaya yang sama. Oleh karena itu adanya pelaku usaha yang menyediakan beberapa sub kategori pelayanan dengan tarif yang berbeda-beda, susuai dengan tarif yang dibayar konsumen tidak dapat dikatakan diskriminatif.

Hak Untuk Mendapat Ganti Rugi
Mendapatkan ganti rugi harus dipenuhi oleh pelaku usaha atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan si pelaku usaha tersebut.
Bentuk ganti rugi dapat berupa:
  1. Pengembalian uang
  2. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya
  3. Perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan (pasal 19 Ayat (2) UUPK)
Hak Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Lainnya
Selain hak-hak yang ada dalam UU PK, dalam UU lain juga diatur hak-hak konsumen, seperti UU Kesehatan. Oleh karena itu dimungkinkan adanya hak konsumen tambahan sesuai dengan tipikal sektor masing-masing.

Sumber : http://www.bantuanhukum.info/?page=detail&cat=B12&sub=B1202&t=2

Label: 1 komentar | edit post
Pedoman Tata Cara Etika Bisnis Di Coca-Cola Indonesia
Matthew's Blogs
Pembagian
Seluruh direktur dan karyawan (pengertian “karyawan” merujuk pada karyawan tetap dan karyawan yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu dengan jabatan apa pun) PT. Coca-Cola Bottling Indonesia dan PT. Coca-Cola Distribution Indonesia (selanjutnya disebut “Perusahaan”) akan menerima satu salinan Pedoman Tata Cara Etika Bisnis ketika mereka diterima bekerja pada Perusahaan dan wajib untuk mematuhi Pedoman Tata Cara Etika Bisnis tersebut dalam menjalankan pekerjaannya.

Pedoman Tata Cara Etika Bisnis dapat diubah setiap saat oleh Perusahaan dan perubahan tersebut berlaku terhadap setiap direktur dan karyawan Perusahaan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut diumumkan oleh Perusahaan. Selain itu, setiap pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perusahaan harus menerima Pedoman Tata Cara Etika Bisnis ini serta memahami kewajibannya berdasarkan Pedoman Tata Cara Etika Bisnis tersebut.

Persetujuan
Direktur dan/atau atasan langsung karyawan (dengan jabatan minimal manager) Perusahaan (sesuai dengan tingkatan kasus) harus meninjau dan dapat memberikan persetujuan secara tertulis untuk setiap keadaan yang mensyaratkan ijin khusus, sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Tata Cara Etika Bisnis. Salinan persetujuan ini harus disimpan oleh Human Resources Manager dan diberikan kepada pemeriksa atau penyidik, dalam hal ini adalah IR, Fraud Control, and Security Manager (jika diminta). Penyimpangan Atas Pedoman Tata Cara Etika Bisnis
Permohonan Penyimpangan terhadap ketentuan Pedoman Tata Cara Etika Bisnis oleh manager atau direktur harus disetujui oleh dewan direksi Perusahaan dan segera akan diungkapkan kepada pihak yang berwenang sejauh disyaratkan oleh hukum atau peraturan.

Memantau Kepatuhan Terhadap Hukum
Setiap direktur dan karyawan bertanggung jawab untuk mengambil langkah yang diperlukan guna mencegah pelanggaran terhadap Pedoman Tata Cara Etika Bisnis.

Setiap direktur dan karyawan wajib untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran Etika Bisnis kepada manager mereka atau atasan yang lebih tinggi.

Selain kepada manager atau atasan yang lebih tinggi, setiap direktur atau karyawan juga dapat melaporkan secara langsung dengan dijamin kerahasiaannya kepada Industrial Relations, Fraud Control and Security Manager di nomor (021) 2758 6028, National Examiner and Account Receivable Manager di nomor (021) 2758 6018, National Legal Manager and Corporate Secretary di nomor (021) 2758 6024, Human Resources Director di nomor (021) 2758 6068 atau President Director Perusahaan.

Dalam hal direktur atau karyawan memilih untuk melaporkan dugaan pelanggaran Etika Bisnis kepada manager atau atasan yang lebih tinggi, pihak yang dilapori wajib untuk meneruskan laporan tersebut kepada Industrial Relations, Fraud Control and Security Manager di nomor (021) 2758 6028, National Examiner and Account Receivable Manager di nomor (021) 2758 6018, National Legal Manager and Corporate Secretary di nomor (021) 2758 6024, Human Resources Director di nomor (021) 2758 6068 atau President Director Perusahaan.

Perusahaan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan identitas setiap orang yang melaporkan dugaan pelanggaran Pedoman Tata Cara Etika Bisnis, dan Perusahaan menjamin bahwa Perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan akan terjadinya tindakan pembalasan atau balas dendam terhadap orang tersebut.

Terhadap dugaan terjadinya kegiatan melawan hukum, maka Industrial Relations, Fraud Control and Security Manager Perusahaan harus diberitahu. Industrial Relations, Fraud Control and Security Manager harus melaporkan pelanggaran Pedoman Tata Cara Etika Bisnis dan tindakan perbaikan atau koreksi yang dilakukan kepada Human Resources Director dan President Director secara berkala.

Penyidikan
Tanggung jawab untuk menegakkan Pedoman Tata Cara Etika Bisnis, melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Pedoman Tata Cara Etika Bisnis dan menentukan tindakan perbaikan atau koreksi berikut tindakan disipliner berada ditangan Industrial Relations, Fraud Control and Security Manager dan dilakukan atas nama President Director.

National Examiner and Account Receivable Manager dan/atau National Legal Manager and Corporate Secretary akan dilibatkan apabila diperlukan dalam proses penyidikan. Mereka akan bekerja sama dengan direktur atau manager dari karyawan yang melakukan pelanggaran untuk memberikan saran mengenai tindakan perbaikan dan disipliner.

National Examiner and Account Receivable Manager berikut stafnya harus secara terus menerus mewaspadai kepatuhan terhadap Pedoman Tata Cara Etika Bisnis. Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Tata Cara Etika Bisnis harus diuraikan dalam laporan rahasia dan diteruskan kepada Industrial Relations, Fraud Control and Security Manager. Hal yang sama berlaku terhadap auditor eksternal. Jika auditor eksternal menemukan adanya pelanggaran terhadap Pedoman Tata Cara Etika Bisnis, mereka harus melaporkan hal tersebut kepada Industrial Relations, Fraud Control and Security Manager.

Tindakan Disipliner
Pelanggaran atas Pedoman Tata Cara Etika Bisnis oleh direktur atau karyawan Perusahaan dapat mengakibatkan dikenakannya tindakan disipliner terhadap yang bersangkutan, yang, bergantung pada kondisi masalah, dapat berupa surat peringatan, pembebasan tugas, penurunan jabatan, pembayaran kompensasi kepada Perusahaan dengan pemotongan gaji, penghapusan atau pengurangan insentif atau pemutusan hubungan kerja. Tindakan disipliner juga akan berlaku terhadap mereka yang:

  • Mengetahui adanya rencana perilaku yang dilarang oleh Pedoman Tata Cara Etika Bisnis dan tidak melakukan tindakan apa pun untuk mencegahnya; atau
  • Mengetahui bahwa perilaku yang dilarang oleh Pedoman Tata Cara Etika Bisnis telah dilakukan oleh seorang direktur atau karyawan dan tidak melakukan tindakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Pelanggaran Pedoman Tata Cara Etika Bisnis bukan merupakan satu-satunya dasar diambilnya tindakan disipliner berkenaan dengan direktur dan karyawan. Perusahaan juga memiliki kebijakan dan tata cara yang mengatur perilaku karyawan. Pertanyaan seputar kebijakan dan tata cara tambahan ini harus diajukan kepada atasan langsung direktur atau karyawan tersebut.
Selain tindakan disipliner dari Perusahaan, beberapa pelanggaran terhadap Pedoman Tata Cara Etika Bisnis dapat berakibat tuntutan perdata atau pidana.

Tandatangan dan Pernyataan Menerima
Setiap direktur, karyawan dan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Perusahaan harus menandatangani formulir pernyataan penerima yang menegaskan bahwa mereka telah membaca Pedoman Tata Cara Etika Bisnis dan memahami ketentuannya. Bagaimanapun juga tidak dibacanya Pedoman Tata Cara Etika Bisnis atau tidak ditandatanganinya formulir pernyataan oleh penerima tidak dapat dijadikan alasan untuk memberi toleransi untuk tidak mematuhi Pedoman Tata Cara Etika Bisnis ini.

Contoh perilaku dalam praktek
Kecurangan, Korupsi dan Transaksi Tidak Wajar
Tindakan: General Manager menjamu pejabat pemerintah yang bertanggung jawab untuk menerbitkan ijin khusus agar truk dapat melewati daerah terlarang. Dalam pertemuan tersebut, General Manager memberikan televisi dan DVD player kepada pejabat sebagai “tanda penghormatan untuk pejabat yang mulia.”

Keputusan: Hal tersebut merupakan tindakan penyuapan. Tindakan tersebut melanggar Pedoman Tata Cara Etika Bisnis dan hukum.

Tindakan: Staf penjualan (BDR) telah mengambil cuti sakit selama 45 hari dalam setahun dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dalam setiap cuti sakit yang diambil. Penyidikan atas cuti tersebut menunjukkan adanya perbedaan tandatangan antara surat keterangan yang sah dan surat keterangan yang lain. Ternyata karyawan tersebut telah mencuri buku surat keterangan dan menulis surat keterangan tersebut sendiri.

Keputusan: Tindakan tersebut melanggar Pedoman Tata Cara Etika Bisnis dan hukum. Karyawan tersebut diberhentikan dan dituntut karena tindak kecurangan dan pidana.

Tindakan: Anggota tim produksi ditugaskan untuk sementara waktu di kantor pusat dan diberikan kartu kredit Perusahaan. Dengan menggunakan kartu tersebut ia mengeluarkan Rp.5.000.000 untuk biaya pribadi dan menjamu manager dalam beberapa kesempatan. Kartu kredit tersebut disetujui oleh manager tanpa pertanyaan atau peninjauan.

Keputusan: Pengeluaran pribadi tidak boleh menggunakan kartu kredit Perusahaan kecuali dalam keadaan darurat. Pada waktu menjamu, staf seniorlah yang harus membayar tagihan. Karyawan ybs dan manager diberhentikan karena melanggar

Pertentangan Kepentingan atau Tugas
Tindakan: Suami asisten administrasi memiliki perusahaan ATK dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan perusahaan pemasok lain.Tugas asisten di Perusahaan termasuk memesan ATK, jadi dia memesan ATK tersebut dari perusahaan suaminya. Namun dia tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari atasannya atas transaksi dengan anggota keluarga tersebut.

Keputusan: Karyawan ybs melanggar Pedoman Tata Cara Etika Bisnis. Atasan harus memberikan persetujuan terlebih dahulu atas setiap transaksi jika dalam transaksi tersebut karyawan memiliki kepentingan keuangan. Karyawan tersebut akan dikenakan tindakan disipliner.

Tindakan: Staf penjualan melayani restoran waralaba yang dimiliki oleh sepupunya. Staf penjualan tersebut bertanyatanya apakah hubungan tersebut mensyaratkan tindakan khusus.

Keputusan: Ya, hal tersebut memerlukan tindakan khusus. Semua pelanggan harus diperlakukan secara adil dan jujur. Bahkan walaupun restoran yang dimiliki sepupu tidak menerima perlakuan istimewa, hubungan tersebut dapat memberi kesan timbulnya perlakuan tersebut. Staf penjualan tersebut harus memberitahu managernya tentang hubungan tersebut, dan atasan staf penjualan dapat memutuskan untuk menugaskan staf penjualan lain ke restoran tersebut.

Tindakan: Koordinator pembelian menerima jam berlian dari pemasok yang melakukan banyak transaksi usaha dengan Perusahaan. Koordinator pembelian dan pemasok adalah teman. Koordinator pembelian dengan sopan mengembalikan jam, dan menerangkan bahwa Perusahaan tidak memperbolehkan untuk menerima hadiah mewah dan melaporkan peristiwa tersebut kepada atasannya.

Keputusan: Karyawan tersebut membuat keputusan yang tepat. Dia mengetahui bahwa jam berlian tersebut dapat mempengaruhi keputusan membelinya atau dapat mempengaruhi keputusan staf lain.

Tindakan: Pelanggan meminta staf penjualan untuk memberikan kredit sebagai persediaan dan menandainya sebagai produk kadaluarsa namun produk tersebut sebenarnya disimpan digudang dengan imbalan makan siang gratis. Staf penjualan tersebut tidak suka dengan usulan tersebut dan melaporkan hal tersebut kepada atasannya.

Keputusan: Tindakan tersebut sudah tepat. Karyawan tidak boleh terlibat dalam setiap kegiatan yang melanggar Pedoman Tata Cara Etika Bisnis atau hukum. Pelanggan diberitahu bahwa praktek tersebut tidak dapat dibenarkan.

Tindakan: Manager mencari pemasok untuk melakukan pekerjaan konstruksi untuk kepentingan Perusahaan dan menerima tiga penawaran dalam amplop tertutup untuk pekerjaan tersebut. Manager memberikan perusahaan favoritnya rincian tentang penawaran pesaingnya sehingga perusahaan tersebut dapat memenangkan tender tersebut.

Keputusan: Tindakan tersebut salah. Manager mengungkapkan informasi Perusahaan yang bukan untuk konsumsi umum dan menghindari proses lelang. Dia akan dikenakan tindakan disipliner.

Menggunakan Aset Perusahaan
Tindakan: Plant Manager mengunakan telepon Perusahaannya dan telepon genggamnya untuk panggilan pribadi secara berlebihan.

Keputusan: Mungkin kedengarannya tidak banyak, namun kerugian Perusahaan dalam hal waktu kerja dan biaya telepon jika dihitung berjumlah ratusan ribu rupiah. Dia akan dikenakan tindakan disipliner. Peninjauan ulang terhadap kebijakan penggunaan telepon selular yang sekarang berlaku harus digunakan sebagai pedoman Saudara mengenai hal ini.

Tindakan: Staf penjualan memegang kendaraan “tool of trade” dan, tanpa memberitahu manager, bepergian dari Jakarta ke Surabaya pada cuti tahunan, yang diketahui karena terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor di Surabaya.

Keputusan: Peninjauan kebijakan yang berlaku sekarang di Perusahaan menunjukkan bahwa kendaraan “tool of trade” hanya dapat dikendarai untuk Kepentingan bisnis dan tidak diperkenankan untuk digunakan pada cuti tahunan, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Department Head. Staff Penjualan tersebut akan dikenai tindakan disipliner.

Melakukan Pekerjaan Lain
Tindakan: Senior Manager ditawarkan posisi di sebuah perusahaan sebagai direktur non-eksekutif untuk bisnis yang tidak terikat dengan Perusahaan. Dia menanyakan kepada manager apakah hal tersebut diperbolehkan.

Keputusan: Tindakan yang tepat. Sebelum menerima suatu jabatan, harus diperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari President Director Perusahaan berkenaan dengan semua usaha (kecuali badan amal atau usaha keluarga yang tidak ada kaitannya dengan Perusahaan). Persetujuan bergantung pada kepastian bahwa persetujuan tersebut tidak berdampak pada mutu kerja, tidak menggunakan informasi atau aset Perusahaan atau dengan cara lain menimbulkan pertentangan kepentingan dengan tugasnya.

Menggunakan Informasi
Tindakan: Finance Manager memiliki teman yang ingin meminjam daftar alamat e-mail Perusahaan. Teman tersebut ingin mengirim e-mail penawaran usahanya kepada para karyawan Perusahaan.

Keputusan: Finance Manager mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan aktiva/data Perusahaan. Dia menjelaskan hal tersebut kepada temannya, dan menolak permintaan tersebut. Tindakan tersebut adalah tindakan yang tepat.

Tindakan: Sales Manager mempersiapkan presentasi tentang promosi baru Perusahaan. Dia tertarik dengan rencana tersebut dan ingin membahasnya dengan teman di luar Perusahaan. Dia tidak yakin apakah tindakan tersebut akan melanggar Etika Bisnis, jadi dia menanyakannya kepada managernya.

Keputusan: Tindakannya sudah tepat. Berbagi informasi yang bukan untuk konsumsi umum merupakan pelanggaran Pedoman Tata Cara Etika Bisnis, walaupun penerima tidak bekerja untuk perusahaan pesaing, pelanggan atau pemasok.

Tindakan: Senior Manager mengadakan perjalanan dengan pesawat udara bersama rekan kerja untuk melakukan akuisisi. Mereka mulai membahas proses akuisisi dan salah satu dari mereka memperhatikan seseorang di seberang sana mendengarkan secara seksama dan mencatatnya.

Keputusan: Mereka dengan cepat memutuskan sudah saatnya untuk mengganti topik pembicaraan. Tidaklah baik untuk membahas masalah Perusahaan di keramaian yang mungkin didengar oleh orang lain dan mengambil keuntungan dari informasi tersebut.

Catatan Pembukuan dan Laporan
Tindakan: Karena sudah menjelang akhir tahun, General Manager menyadari bahwa kegiatan operasionalnya telah melebihi sasaran laba dalam rencana usaha intinya. Manager menanyakan bagian Keuangan apakah dia harus mencatat setiap pendapatan selanjutnya yang diterima pada tahun tersebut di luar pembukuan untuk dibukukan pada permulaan tahun depan.

Keputusan: “Jangan pernah berfikir untuk melakukan hal tersebut! demikian perintahnya. Semua pendapatan dan pengeluaran harus dicatat dalam periode yang bersangkutan.

Tindakan: Staf penjualan berhenti bekerja di Perusahaan dan bekerja di perusahaan pesaing dan sebelum meninggalkanPerusahaan, dia mengambil catatan pelanggan yang kemudian digunakan di tempat kerjanya yang baru. Pelanggan mengeluh setelah menerima presentasi tentang apa yang dapat dilakukan perusahaan pesaing untuknya.

Keputusan: Informasi tetap menjadi milik Perusahaan dan tidak dapat diambil dari Perusahaan. Dalam hal ini dapat dikenakan tuntutan hukum.

Sumber : http://www.coca-colabottling.co.id/data/cobc/COBC-INA.pdf

Seluruh keterangan di atas merupakan tata cara etika bisnis di Coca-Cola Indonesia (dalam hal ini adalah PT. Coca-Cola Bottling Indonesia dan PT. Coca-Cola Distribution Indonesia) yang berlaku bagi seluruh karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut.

Hal yg dilakukan perusahaan Coca-Cola sangat baik. Karena semakin maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam etika bisnis. Sudah seharusnya seluruh perusahaan di Indonesia melakukan hal yang sama.

Tapi saya kurang melihat adanya perlindungan terhadap konsumen (pelanggan) dalam hal ini bukan agen atau penyalur. Perusahaan lebih banyak menekannya pada pelanggaran etika bisnis pada internal perusahaan. Sedangkan pelanggaran etika bisnis yg menyangkut dengan kepentingan konsumen juga penting. Padahal pelanggaran etika bisnis terhadap konsumen dapat juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Untuk itu sebagai salah satu konsumen produk Coca-Cola, saya menyarankan agar perusahaan membuat poin khusus yang berkenaan dengan pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh karyawan terhadap konsumen. Jika dilakukan, saya yakin ini akan semakin membuat konsumen merasa terlindungi dan tingkat kepercayaan terhadap Coca-Cola akan semakin tinggi. Volume penjualan pun dapat dimungkinkan bertambah. Dengan naiknya penjualan maka keuntungan yang diperoleh pun bertambah.

Lakukanlah yang terbaik bagi konsumen maka perusahaan anda akan tetap bertahan.
Label: 0 komentar | edit post