Pada tanggal 5 Juli 2002 BI memberikan izin akuisisi walaupun terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

(1) Pada CIC terdapat Surat-Surat Berharga 9SSB) fiktif senilai USD 25 juta yang melibatkan Chinkara.

(2) SSB berisiko tinggi, tetapi Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PAPAP) tidak dilakukan; seandainya dilakukan sebagaimana mestinya, CAR menjadi negatif.

(3) Karena pembayaran kewajiban General Sales Management 102 (GSM 102) dan terjadinya penarikan dana pihak ketiga (DPK) dalam jumlah besar, BC kesulitan likuiditas dan melanggar Posisi Devisa Neto (PDN).

(4) Dalam Bank Pikko terdapat kredit kepada Texmaco yang macet, yang selanjutnya ditukarkan dengan Medium Term Notes (MTN) Dresdner Bank yang tidak memiliki notes rating sehingga bank wajib membentuk PPAP yang berakibat CAR menjadi negatif.

MERGER JUGA DILAKUKAN DENGAN BANYAK PELANGGARAN

Pada tanggal 6 Desember 2004 BI memberikan izin merger 3 bank menjadi Bank Century dengan melakukan berbagai pelanggaran.

Walaupun merger tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, izin merger diberikan pada tanggal 6 Desember 2004.

Dasarnya adalah rekomendasi/catatan yang diberikan oleh Direktur Pengawasan BI, S. Anton Tarihoran kepada Deputi Gubernur BI Aulia Pohan dan Deputi Senior Gubernur BI Anwar Nasution tertanggal 22 Juli 2004.

Bentuk pelanggaran-pelanggaran dalam memberikan izin merger adalah sebagai berikut:

(1) Surat Surat Berharga (SSB) Bank CIC yang macet dianggap lancar, yang menjadikan Capital Adequacy Ratio (CAR)-nya seolah-olah memenuhi persyaratan merger.

(2) Fit & Proper Test atas RAR yang tidak lulus ditunda penilaiannya dan tidak diproses lebih lanjut.

(3) Tidak pernah ada Rapat Dewan Gubernur BI sebelum memberi izin merger.

(4) Terjadi manipulasi oleh Direktur BI bidang Pengawasan Bank BI S. Anton Tarihoran yang mengatakan bahwa Gubernur BI Burhanudin Abdullah telah setuju, yang kemudian sudah dibantah oleh Burhannudin Abdullah.

PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG SEGERA SAJA DILAKUKAN SETELAH BERDIRINYA ATAS PENGETAHUAN DAN PEMBIARAN OLEH BI

Dengan CAR negatif 132,5 % BC tidak ditempatkan dalam pengawasan khusus. (hanya dalam pengawasan intensif)

Per 31 Oktober 2005 CAR BC negatif 132,5%. Menurut peraturan yang berlaku BC harus ditempatkan dalam pengawasan khusus, di mana BI mempunyai kekuatan memaksa pemegang saham untuk menyelesaikan permasalahan BC dalam jangka waktu yang jelas.

Namun Deputi Gubernur Siti Fajriah hanya menempatkan BC dalam pengawasan intensif atas usulan Direktur Rusli Simanjuntak.

CAR yang terpuruk sampai menjadi negatif 132,5 % disebabkan oleh:

Surat Surat Berharga (SSB) senilai USD 203 juta berkualitas rendah, di antaranya:

• SSB senilai USD 116 juta masih dikuasai oleh pemegang saham.
• BI menyetujui bahwa BC tidak melakukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP), sedangkan menurut peraturan harus melakukan PPAP sebesar 100%.
• BI menyetujui atas alasan karena pemegang saham telah berkomitmen menjual SSB dan membuat skema melalui Asset Management Agreement (AMA) dan Asset Sales and Purchase Agreement (ASPA), yang tidak pernah dilaksanakan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP).
• Jadi BI tidak memerintahkan manajemen BC untuk melakukan penyisihan terhadap SSB yang berkualitas rendah (bahkan bodong) ini, yang berarti BC dan BI tidak mengakui adanya kerugian atas SSB. Kalau aset ini disisihkan atau diakui sebagai kerugian sebagaimana mestinya, maka CAR menjadi negatif 132,5.

BI tidak mengambil tindakan apa-apa tentang pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BC dan pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto.

Antara tahun 2005 s/d. 2007 BI menemukan:

• Pelanggaran BMPK karena pembelian SSB valas yang berkualitas rendah.


• Penempatan antar bank yang menurut Bankers Alamanak 2003 tidak termasuk dalam Top 200.


• Pemberian L/C yang hanya dijamin dengan Bankers Acceptance.


• Sejak 2004 melanggar ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN) yang menurut peraturan yang berlaku dendanya Rp. 22 milyar, tetapi diturunkan menjadi Rp. 11 milyar.


• Pemberian kredit dan fasilitas LC yang melanggar ketentuan.


• Pengeluaran biaya-biaya fiktif, yang baru diungkapkan oleh Tim Pengawas BI setelah BC di tangan LPS (2008 s/d. 2009).

BI memberikan FPJP kepada BC dengan cara melanggar ketententuan-ketentuan yang berlaku. Persyaratan CAR minimal 8% untuk dapat memperoleh FPJP diubah menjadi minimal hanya positif (atau di atas 0%), karena CAR BC hanya 2,35%.

Karena kesulitan likuiditas BC mengajukan repo aset kredit pada tgl. 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 1 trilyun, yang oleh BI diproses sebagai permohonan FPJP.

CAR per 30 September 2008 sebesar 2,35%, sedangkan PBI no.10/26/PBI/2008 mensyaratkan CAR 8% untuk memperoleh FPJP.

Pada tanggal 14 November 2008 BI mengubah persyaratan tersebut dari CAR minimal 8% menjadi CAR minimal positif melalui penerbitan PBI No.10/30/PBI/2008.

Setelah perubahan ketentuan tersebut, dengan CAR 2,35% BI memberikan FPJP kepada BC sebagai berikut :

14 November 2008 : Rp. 356,81 milyar
17 November 2008 : Rp. 145,26 milyar
18 November 2008 : Rp. 187,32 milyar
(yang diminta Rp. 319,26 milyar)
Jumlah Rp. 689,38 milyar.

Pada tgl. 30 September 2008 CAR keseluruhan Bank Umum berkisar antara 10,39% s/d. 476,34%, sehingga BC adalah satu-satunya bank di Indonesia yang CAR-nya di bawah 8%.

BPK: “Dengan demikian, perubahan persyaratan CAR dalam PBI tersebut patut diduga dilakukan untuk merakayasa agar BC dapat memperoleh FPJP.”

Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa CAR per 31 Oktober 2008 (sebelum FPJP) negatif 3,53%

BPK: “Ini melanggar ketentuan PBI No. 10/30/PBI/2008 yang menyatakan bahwa bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif.”

BPK: “Selain itu, sebagian jaminan FPJP yang diperjanjikan sebesar Rp. 467,99 milyar ternyata tidak secure menurut penilaian Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU) BI, sehingga nilai jaminan hanya sebesar 83% dari plafon FPJP.”

BPK: “Hal ini melanggar ketentuan PBI no. 10/26/PBI/2008 juncto PBI no. 10/30/PBI/2008 yang mengatakan bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150% dari plafon FPJP.

RAPAT-RAPAT KSSK DAN RAPAT/PERTEMUAN-PERTEMUAN PENTING SEBELUMNYA MENJELANG RAPAT DENGAN BI TANGGAL 20 NOVEMBER 2008 YANG MEMUTUSKAN CENTURY SEBAGAI BANK GAGAL DAN SISTEMIK SERTA SURAT GUBURNUR BI KEPADA KSSK

Pada tanggal-tanggal 14, 17, 18 dan 19 November 2008 KSSK telah melakukan rapat konsultasi beberapa kali yang dihadiri oleh unsur-unsur BI, Depkeu, dan LPS.

INDIKASI KETERLIBATAN PRESIDEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BAIL OUT

Pada tanggal 13 November 2008 ada rapat yang notulennya berjudul “Pertemuan KSSK Tanggal 13 November 2008”.

Pada halaman 7 tercantum dua paragraf sebagai berikut:

“Sdri. Sri Mulyani menginformasikan telah menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden RI, namun pada hari ini Presiden RI akan melakukan perjalanan dinas ke San Fransisco, USA yang artinya sampai dengan esok hari, dalam hal diperlukan, Presiden RI belum dapat mengambil keputusan.”

“Oleh karena itu Sdri. Sri Mulyani mengharapkan kepada Bank Indonesia agar pada tanggal 14 November dapat menangani situasi dan kondisi termasuk deposan-deposan, bank-bank, rumor maupun hal-hal lain yang mungkin terjadi. Apabila keesokan hari tanggal 14 November situasi dapat terkendali, maka masih ada waktu pada hari Sabtu, tanggal 15 November 2009 (KKG: mungkin salah ketik, mestinya 2008) dan hari Minggu tanggal 16 November 2009 (mestinya 2008?) dimana Presiden RI sudah kembali ke tanah air, sehingga dapat membahas masalah ini lebih baik lagi.”

Dari dua buah kutipan notulen pertemuan (atau rapat) tersebut, kuat indikasinya bahwa Presiden RI dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mengapa dikatakan bahwa Presuiden tidak tahu menahu sampai bail out sudah dilakukan?

PERAN MARSILAM SIMANJUNTAK YANG SANGAT PENTING SEBAGAI APA ?

Di halaman 8 dari notulen yang sama tercantum “Lebih lanjut Sdr. Boediono menginformasikan bahwa dirinya bersama dengan Sdr. Sofyan dan Sdr. Marsilam akan membahas kembali hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan Bank Century.”

Jelas dari sini tentang perannya yang penting di samping kehadirannya dalam rapat KSSK tanggal 21 November 2008. Mengapa peran itu dipersepsikan hanya sebagai NARA SUMBER dan tidak ada hubungannya dengan Presiden, walaupun kedudukannya Ketua UP3R (?).

PENENTUAN DAMPAK SISTEMIK OLEH RDG PADA TANGGAL 20 NOVEMBER 2008 YANG HANYA MENGUNAKAN FAKTOR PSIKOLOGIS YANG TIDAK BISA DIKUANTIFIKASI DAN TIDAK ADA DALAM MOU.

Dalam rapat pada tanggal 20 November 2008 tersebut, RDG membahas analisis tentang penentuan Bank Gagal yang berdampak Sistemik atas dasar 5 aspek:

1. dampak kepada institusi keuangan
2. dampak kepada pasar keuangan
3. dampak kepada sistem pembayaran
4. dampak kepada sektor riil
5. dampak kepada psikologi pasar

Aspek nomor 1 s/d 4 berdasar atas Memorandum of Understanding on Cooperation between the Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Finance Ministries of the Europoean Union: on Cross Border Financial Stability tgl.1 Juni 2008. (selanjutnya disebut MoU) yang indikator-indikator kuantitatifnya sebagai berikut:

• Fungsi BC dalam industri perbankan tidak penting karena:Dana Pihak Ketiga Bank/Dana Pihak Ketiga Industri: 0,68% Kredit Bank/Kredit Industri: 0,42 %
• Hubungan dengan nasabah:
  Kredit modal kerja 76,58 %
  Industri pengolahan 21,79 %
  Restoran dan hotel 22,93 %
  Jasa-jasa dunia usaha 28,47 %
• Pangsa kreditnya terhadap industri 0,42 %
• 84,82 % dana BC dari Deposito.
• Transaksi Antar Bank Aktiva/Total Aset Bank Lain
  dalam industri perbankan : 24,28 %.
  Transaksi Antar Bank Pasiva/Total Kewajiban : 19,34 %
• Fungsi BC dapat dengan mudah ditangani oleh bank-bank lainnya.

Dengan angka-angka tersebut, BI sendiri menyimpulkan bahwa dampaknya pada aspek industri keuangan dan sektor riil “low to medium”.

Karena semua kriteria kuantitatif yang tertuang dalam MoU (yang dijadikan landasan oleh BI) mengindikasikan tidak ada dampak sistemik, DG BI menciptakan kriteria baru, yaitu faktor psikologis yang tidak dapat dikuantifikasi.

Maka dalam rapat pada tanggal 20 November 2008, RDG BI memutuskan BC sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dengan rumusan: “ketidakpastian yang tinggi terutama terhadap psikologi pasar/masyarakat yang selanjutnya bisa memicu ketidakpastian/gangguan di pasar keuangan dan sistem pembayaran.”

Keputusan RDG tentang dampak sistemik dari kegagalan BC dituangkan dalam surat Gubernur BI kepada Ketua KSSK tertanggal 20 November 2008 bernomor 10/232/GBI/Rahasia.

Pada hari berikutnya, yaitu tanggal 21 November 2008 (hari Jum’at) KSSK menyelenggarakan rapat untuk membahas surat Gubernur BI tersebut.

RAPAT KSSK TGL. 21 NOVEMBER 2008 YANG MENENTUKAN CENTURY SEBAGAI BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK.

Setelah menerima surat dari Gubernur BI tertanggal 20 November 2008 tersebut, diselenggarakan Rapat konsultasi KSSK lagi pada tgl. 21 November (hari Jum’at) dari jam 00.15 s/d. jam 05.00, yang didahului dengan presentasi oleh BI yang menguraikan mengapa BC adalah Bank gagal yang berdampak sistemik beserta analisisnya.

Rapat diselenggarakan di ruang rapat Menteri Keuangan, Gedung Djuanda I lantai 3, Jalan Wahidin Raya No. 1 Jakarta, dihadiri oleh: Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK, dengan para pesertanya: Gubernur BI selaku anggota KSSK, Sekretaris KSSK, Deputi Gubernur Senior BI, Deputi Gubernur BI bidang Pengawasan, Deputi Gubernur BI bidang Pengaturan Perbankan dan Stabilitas Perbankan, Deputi BI bidang Pengelolaam Moneter, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kepala Eksekutif LPS, UPK3R, Dirut Bank Mandiri, Komisaris Utama Bank Mandiri.

Peserta rapat dari unsur-unsur non BI tidak sepakat bahwa karakternya BC yang gagal adalah Sistemik

Dari notulennya diketahui bahwa selain BI, peserta rapat lainnya (LPS, Depkeu, Bank Mandiri) pada umumnya mempertanyakan dan tidak setuju dengan argumentasi dan analisis BI yang menyatakan bahwa BC berdampak sistemik. Saya akan sebanyak mungkin mengutip apa adanya dari notulen, yang saya tulis dengan tanda kutip. Rincian garis besarnya sebagai berikut.

Menteri Keuangan/Ketua KSSK Dalam Tekanan

Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK merasa perlu “diperhatikan apakah keputusan penyelamatan Bank Century dapat menimbulkan sinyal yang dapat menimbulkan moral hazard bagi bank-bank lain.”

(KKG: dari sini dapat dibaca bahwa Menkeu selaku Ketua KSSK merasa bahwa faktor psikologis justru membuat bank-bank lain yang kira-kira sama kecilnya dan sama-sama rusaknya (peer banks) akan meniru BC. Jadi Ketua KSSK ragu-ragu tentang mem-bail out BC).

Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK mengatakan: “Dalam hal Bank Century diselamatkan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan moral hazard, apakah LPS mempunyai kapasitas untuk menangani bank-bank lainnya ?” Ketua KSSK menyambungnya dengan mengatakan: “Keputusan untuk menyatakan bahwa apakah ini risiko sistemik atau bukan akan mempengaruhi.”

(KKG: Lagi-lagi Ketua KSSK Sri Mulyani menyatakan keraguan dan keengganannya untuk menyatakan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Pertama Sri Mulyani menanyakan apakah LPS mempunyai kapasitas menangani bank-bank lainnya dalam hal keputusan bail out BC menimbulkan (baca: mewujudkan) moral hazard pada bank-bank lainnya? Artinya: bail out justru menimbulkan kegaduhan, tidak mententeramkan?

Kedua, notulen tidak memuat terusan dari kalimat yang belum selesai, atau Sri Mulyani memang tidak menyelesaikan kalimatnya, yaitu “Keputusan untuk menyatakan bahwa apakah ini risiko sistemik atau bukan akan mempengaruhi …….. (tidak diselesaikan akan mempengaruhi apa ? Apakah akan mempengaruhi dalam arti justru membuat panik, ataukah akan membuat tenang? Yang mana yang ada dalam benak Sri Mulyani?)

Ketua KSSK selanjutnya mengatakan bahwa: “Terlepas dari banyaknya dana pihak ketiga dalam Bank Century, pihak-pihak ketiga memang sudah mengalami liquitity problems (masalah likuiditas). Rasa aman nasabah tidak cukup dari penanganan LPS, tapi dapat ditimbulkan dari asosiasi dengan bank lain yang terpercaya, oleh karena itu diminta pendapat Bank Mandiri.” Ketua KSSK juga menanyakan: “Apa road map BI terhadap 18 peer banks?”, yang disambung dengan saran Sekretaris KSSK tentang parameter dalam menentukan sistemik atau tidak sistemik.”

(KKG: dapat dirasakan kehendak Ketua KSSK supaya diserap oleh Bank Mandiri dan kemudian terserah apakah Bank Mandiri akan meleburnya ke dalam Bank Mandiri ataukah menjadikan semacam Divisi sementara dari Bank Mandiri, yang kemudian dilepas lagi setelah menjadi sehat. Pola semacam ini pernah dilakukan dengan sukses oleh Rizal Ramli ketika beliau menjabat Menko EKUIN.)

Respons Bank Mandiri dalam rapat tersebut adalah : “Nasabah sampai dengan Rp. 2 milyar akan dijamin LPS, sedangkan deposan di atas Rp. 2 milyar akan diajak bicara. Nasabah sampai dengan Rp. 2 milyar akan dipindahkan ke Bank Mandiri (dengan dijamin LPS).

BEBERAPA ALTERNATIF SOLUSI

Adanya alternatif solusi permasalahan BC juga mengemuka dalam rapat pada tanggal 17 November 2008 yang berjudul “Penyelesaian/Penanganan Bank Gagal oleh LPS”, yang memuat berbagai alternatif tanpa bail out sebagai berikut:

1. Pemberian Fasilitas Pinjaman Darurat (FPD) yang mengandung butir-butir sebagai berikut :
   1. Saat ini BC memperoleh FPJP
   2. Syarat pemberian FPJP sesuai PBI No. 10/30/PBI/2008, CAR > 0% (Solvent?)
   3. Jika pemberian FPJP belum menyelesaikan masalah, dan apabila BC dinilai berdampak sistemik, tentunya BC dapat diberikan FPD (sepanjang masih solvent)
2. Private Solution (Pasal 37 huruf d UU Perbankan)
   
   Diupayakan supaya BC dapat diakuisisi oleh bank lain dengan memperlonggar persyaratan.
3. Pengalihan portfolio sebelum pencabutan izin usaha (Pasal 37 huruf g UU Perbankan)
   1. Aset dan kewajiban bank dialihkan ke bank lain (purchase and assumption), sisanya tinggal di BC.
   2. Selanjutnya, BC dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.
4. Pengalihan portfolio segera setelah pencabutan izin usaha
   1. Izin usaha bank dicabut
   2. Aset dan kewajiban bank segera dialihkan ke bank lain
      (purchase and assumption)
   3. Bank dilikuidasi.

(KKG: Sampai tanggal 17 November 2008 masih belum ada pemikiran untuk melakukan bail out.

Namun bail out mengemuka hanya tiga hari setelah itu, yaitu pada tanggal 20 November 2008, yang diputuskan oleh Dewan Gubernur BI seperti tertuang dalam surat Gubernur BI kepada KSSK).

RAPAT KHUSUS TERTUTUP PADA TANGGAL 21 NOVEMBER 2008 YANG MEMUTUSKAN HAL YANG SAMA, DAN DITERUSKAN DENGAN SURAT KEPADA KK (YANG BELUM PERNAH DIBENTUK)

Semua pertanyaan, keragu-raguan, keengganan dan keberatan Ketua KSSK Sri Mulyani tidak dihiraukan. Rapat KSSK yang dihadiri banyak orang itu ditutup, dan segera dilanjutkan dengan Rapat Tertutup yang hanya dihadiri oleh Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner LPS serta sekretaris KSSK dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. KSSK menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.
2. KSSK menetapkan penanganan Bank Century kepada LPS.
3. LPS memerlukan dukungan Bank Mandiri untuk pengisian manajemen baru Bank Century pagi ini sebagai bentuk dukungan profesional Bank Mandiri.
4. Berkenaan dengan butir 3, Bank Mandiri telah memiliki calon, namun perlu ada satu pengurus lama guna kesinambungan kepengurusan.”

KKG TENTANG KARAKTER SISTEMIK:

Terlihat jelas sekali bahwa a priori Gubernur BI sudah sangat bertekad bulat menghendaki kegagalan BC sebagai SISTEMIK, karena:

- tidak mempedulikan pendapat semua anggota KSSK lainnya kecuali unsur BI.
- tidak bisa menunggu walaupun hanya beberapa jam saja dengan alasan kekurangan dana untuk kliring sepanjang hari, yang secara teknis sangat mudah dijembatani oleh BI.
- rapat diselenggarakan pada jam-jam yang tidak wajar, seolah-olah ada bahaya besar, sedangkan tidak demikian kondisinya, karena Wapres Jusuf Kalla saja tidak merasakan apa-apa sampai dilapori pada tanggal 25 November 2008 setelah keseluruhan proses menyatakan BC Bank Gagal yang Sistemik rampung secara bulat.
- Bapepam yang setiap harinya memperdagangkan saham-saham BC dan dunia bisnis yang nyata sama sekali tidak merasakan adanya kepanikan.
- KK juga belum pernah dibentuk, tetapi diterabas saja tanpa memikirkan bagaimana caranya supaya formalitas dipenuhi.
- Pendapat, pertanyaan dan keraguan Ketua KSSK yang dikemukakan dalam rapat KSSK pada hari Jum’at, tanggal 21 November 2008 yang berlangsung antara jam 00.11 s/d jam 05.00 tidak diperhitungkan sama sekali oleh Gubernur BI, Butir-butirnya yang penting sebagai berikut.
- Kemungkinan diserapnya oleh Bank Mandiri terbicarakan, tetapi juga segera saja diabaikan.
- Seperti dikemukakan oleh beberapa anggota dalam rapat tersebut, mengapa bank-bank yang kurang lebihnya sama dengan BC (peer banks) tidak diselamatkan, tetapi tidak ada dampak sistemik sama sekali?

(KKG: Sulit dihindari adanya kesan kuat bahwa BI memaksakan kehendaknya dengan menciptakan satu aspek dalam menentukan ada atau tidak adanya dampak sistemik, yaitu faktor psikologis yang tidak bisa diukur. Lebih-lebih lagi membuat orang curiga tentang motif yang sebenarnya, karena BI tidak konsisten dalam menggunakan ukuran atau kriteria yang dipilihnya sendiri, yaitu Memorandum of Understanding on Cooperation between the Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Finance Ministries of the Europoean Union: on Cross Border Financial Stability tgl. 1 Juni 2008. (selanjutnya disebut MoU), di mana tidak ada aspek psikologis.)

KK YANG BELUM PERNAH DIBENTUK

KK belum pernah dibentuk, sedangkan proses yang ditempuh: BC diserahkan kepada LPS oleh KK, sehingga dapat mempengaruhi status hukum atas keberadaan lembaga KK dan penanganan BC oleh LPS (KKG: alasan-alasan yuridisnya banyak di halaman 15 dari Laporan BPK).

BI TIDAK MENGIZINKAN MENUNDA RAPAT SAMPAI TANGGAL 21 NOVEMBER 2008 SORE HARI. ADA APA?

Beberapa peserta rapat minta supaya rapat ditunda sampai sore hari, agar dapat memikirkan lebih mendalam. Saran ini langsung ditolak oleh Gubernur BI yang mengatakan: “Keputusan harus diambil segera dan tidak dapat ditunda sampai Jum’at sore seperti saran LPS karena BC tidak mempunyai cukup dana untuk pre-fund kliring dan memenuhi kliring sepanjang hari itu.”

(KKG: Tentang kekurangan dana pre-fund kliring dan memenuhi kliring sepanjang hari adalah masalah teknis kecil yang dapat dijembatani oleh BI kalau memang mau).

Setelah Rapat Konsultasi tersebut, diadakan rapat tertutup KSSK pada tgl. 21 November 2008 jam 4.25 s/d. jam 06.00 yang dihadiri oleh Menkeu selaku Ketua KSSK, Gubernur BI selaku anggota KSSK dan sekretaris KSSK.

Tentang ini telah digambarkan di atas dari Notulen rapat. Ada baiknya dan lebih ilustratif mengemukakan gambaran yang diberikan oleh BPK sebagai berikut.

Rapat tersebut memutuskan BC sebagai Bank Gagal yang Sistemik (sesuai dengan Surat Gubernur BI No.10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008) dan menetapkan penanganan BC kepada LPS (sesuai dengan UU no. 24/2004 tentang LPS).

Keputusan KSSK tersebut ditindak lanjuti dengan rapat KK tgl. 21 November 2008 jam 05.30 s/d. selesai yang dihadiri oleh Menkeu, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner LPS dan Sekretaris KSSK.

Rapat ini memutuskan:

(1) BC yang Bank gagal dengan dampak Sistemik diserahkan kepada LPS
(2) Penanganan oleh LPS atas dasar UU no. 24/2004 tentang LPS
(3) Dituangkan dalam Keputusan KK No. 01/KK.01/2008.

KERAGUAN BAPEPAM DAN PESERTA RAPAT KSSK LAINNYA

Laporan BPK mengatakan:
“Bapepam berpendapat bahwa karena size BC tidak besar, secara finansial tidak menimbulkan resiko yang signifikan terhadap bank-bank lain, sehingga resiko sistemik lebih pada dampak psikologis.

Dari sisi lain, dengan menyatakan BC sebagai bank gagal yang sistemik justru bisa timbul persepsi bahwa perbankan Indonesia sangat rentan. Dari sisi pasar modal tidak sistemik karena saham BC tidak aktif diperdagangkan.”

LAGI-LAGI BI HANYA DAPAT MENGEMUKAKAN FAKTOR PSIKOLOGIS

Dalam rapat ini BI hanya dapat mengemukakan faktor psikologis untuk menentukan karakter sistemik untuk BC. BI menyebut angka Rp. 5.5 trilyun yang harus dibayarkan oleh BC sebagai pengembalian dana simpanan sesuai dengan jumlah yang dijamin.

Reaksi BI mengatakan bahwa “…..sulit untuk mengukur apakah dapat menimbulkan resiko sistemik atau tidak, karena merupakan dampak berantai yang sulit diukur dari awal secara pasti. Yang dapat diukur hanyalah perkiraan cost/biaya yang timbul apabila dilakukan penyelamatan. Mengingat situasi yang tidak menentu, maka lebih baik mengambil sikap kehati-hatian dengan melakukan penyelamatan namun dengan meminimalisir cost. Keputusan harus diambil segera dan tidak dapat ditunda sampai Jum’at sore (pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 21 November 2008), seperti saran LPS karena BC tidak mempunyai cukup dana untuk pre-fund kliring dan memenuhi kliring sepanjang hari itu.”

(KKG: Kutipan dari Laporan BPK tersebut lebih-lebih lagi memperkuat bahwa Gubernur BI sebagai anggota KSSK sudah berketetapan secara mutlak untuk melakukan bail out.

Ketua KSSK dalam tekanan oleh Bank Indonesia untuk melakukan bail out Bank Century. Faktor ini sangat penting buat Pansus DPR tentang Bank Century untuk diteliti secara mendalam. Perlu diperhatikan bahwa ternyata BI tidak dapat membuat perhitungan yang tepat seperti dikatakan oleh Gubernur BI. Hal ini ternyata dari Laporan BPK sebagai berikut.)

BPK BERPENDAPAT BAHWA BI TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SESUNGGUHNYA, LENGKAP DAN MUTAKHIR MENGENAI KONDISI BC KEPADA KSSK.

Surat Gubernur BI yang menyatakan BC sebagai Bank gagal dan Sistemik mengatakan bahwa untuk menaikkan CAR minus 3,53% (31 Oktober 2008) menjadi 8% dibutuhkan tambahan modal Rp. 632 milyar. Namun kondisi akan memburuk terus seiring pemburukan kondisi selama bulan November, sehingga kebutuhan likuiditas sampai 3 tahun ke depan adalah sebesar Rp. 4,792 trilyun.

Pada hari Minggu tgl. 23 November 2008 DK LPS dalam rapat menentukan bahwa LPS menerima informasi bahwa biaya yang diperlukan untuk menaikkan CAR menjadi 8% adalah Rp. 2,6 trilyun. Peningkatan dari Rp. 632 milyar menjadi Rp. 2,6 trilyun itu bukan karena ada transaksi pada hari Sabtu dan Minggu, tetapi karena SSB valas yang tadinya dinilai lancar, setelah BC ditangani oleh LPS, BI menilai SSB tersebut sebagai aset macet, sehingga harus disisihkan 100%.

(KKG: BI baru membuka data dan angka tersebut setelah di tangan LPS. Sangat jelas terlihat supaya terus menerus ada dana yang cukup untuk membayar para deposan besar).

Dalam rapat KSSK tgl. 23 November 2008 Menteri Keuangan mempertanyakan kemampuan BI melakukan assessement, karena kalau ini diragukan, resiko sistemik yang diputuskan oleh KSSK juga diragukan kredibilitasnya.

(KKG: Menkeu sendiri bingung tentang mencla-mencle-nya BI. Dari reaksi masyarakat luas terbukti bahwa keputusan bail out BC yang didasarkan atas asumsi sistemik memang tidak kredibel).

Ketua KSSK dan anggota DK LPS juga mempertanyakan judgement BI yang tidak mengakui kerugian atas AMA sebelum rapat KSSK tgl. 20 November 2008.

Tanggapan Gubernur BI mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan pengambil alihan BC dan diharapkan tidak mengambil policy lain yang bisa menjadi blunder dan berdampak lebih buruk.

(KKG: Gubernur Bi sudah tidak rasional lagi. Dia hanya menggunakan argumen “pokoknya” keputusan sudah diambil).

BI baru menetapkan secara tegas ketentuan PPAP atas SSB dan aktiva produktif lainnya setelah BC diambil alih LPS, sedangkan jauh sebelumnya BI sudah mengetahui buruknya SSB

(KKG: sudah dijelaskan bahwa BI tidak mau menerapkan PPAP 100%. Ini yang menyebabkan biaya penanganan menjadi Rp. 6,7 trilyun yang tidak diduga sebelumnya. Setelah LPS mengambil alih penanganannya, barulah BI membuka kerugian-kerugian yang seharusnya sejak semula sudah diungkapkan. Caranya BI memberikan data seperti “menjebak”. Setelah diambil alih LPS lantas di fait a compli dengan banyak kerugian, sehingga biaya penanganan yang membengkak menjadi tanggungan LPS.)

Menurut perhitungan BPK, jika dilakukan PPAP sebagaimana mestinya, CAR BC per tanggal 20 November 2008 negatif 257,9%, dengan kebutuhan tambahan modal Rp. 4,2334 trilyun. Kalau saja BI menginformasikan ini dalam rapat KSSK tgl. 23 November 2008, KSSK dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang lengkap dan mutakhir.

BPK: “BPK berkesimpulan bahwa BI tidak memberikan informasi yang sesungguhnya, lengkap dan mutakhir mengenai kondisi BC pada saat menyampaikan BC sebagai bank gagal yang ditengarai sistemik kepada KSSK melalui Surat Gubernur BI No. 10/232/GBI/Rahasia tgl. 20 November 2008. Informasi yang tidak diberikan seutuhnya adalah terkait PPAP (pengakuan kerugian) atas SSB valas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. BI baru menerapkan secara tegas ketentuan PPAP atas aktiva produktif tersebut setelah BC diserahkan penanganannya kepada LPS sehingga terjadi peningkatan biaya penanganan BC dari yang semula diperkirakan sebesar Rp. 632 milyar menjadi Rp. 6,7 trilyun. (KKG: ini kutipan seutuhnya).

PENGGEROGOTAN DANA CENTURY OLEH PEMEGANG SAHAMNYA ATAS TOLERANSI BI.

Perubahan PLPS merupakan rekayasa yang dilakukan agar BC dapat memperoleh tambahan PMS dengan jumlah besar, sehingga tidak hanya cukup untuk memenuhi CAR, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Penyaluran PMS Rp. 6,7 trilyun melalui 4 tahap:
- 2,776 trilyun
- 2,201 trilyun
- 1,155 trilyun
- 630 milyar.

Penyaluran tahap ke II tidak melalui pembahasan sebagaimana mestinya

Tahap kedua tidak dibahas dengan KK, yang bertentangan dengan PLPS bahwa LPS harus minta KK untuk membahas permasalahan setiap kali dana harus diinjeksikan untuk memenuhi tingkat kesehatan bank.

PMS tahap kedua sebesar Rp. 2,201 trilyun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sesuai dengan permintaan dari manajemen BC, sedangkan PMS tidak boleh dipakai untuk likuiditas. Supaya penambahan likuiditas atas permintaan BC untuk kepentingan likuiditas ini dimungkinkan, dilakukan rekayasa dengan mengubah ketentuan pasal 6 PLPS No. 5/PLPS/2006 dengan PLPS No.3/PLPS/2008 pada tanggal 5 Desember 2008. Pada tgl. 5 Desember itu juga Dewan Komisioner LPS menambah biaya penanganan BC untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sebesar Rp. 2,201 trilyun.

PMS yang dilakukan setelah tgl. 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum, karena Rapat Paripurna DPR tanggal 30 September 2008 menolak Perpu No. 4 tahun 2008 tentang JPSK. Yang melanggar adalah pengucuran dana sebagai berikut.

- tahap kedua Rp. 1,101 trilyun
- tahap ketiga Rp. 1,166 trilyun
- tahap keempat Rp. 630,22 milyar

PENGGUNAAN DANA FPJP DAN PMS

BC yang dalam pengawasan khusus mengeluarkan uang yang dilarang.

BC dilarang mengeluarkan uang simpanan milik pihak terkait. Tetapi ada pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

Antara tgl. 6 November ’08 dan11 Agustus ’08 ada penarikan uang Rp. 938,65 milyar, yang Rp. 594,63 di antaranya untuk pihak terkait.

Dana PMS sebesar Rp. 6,763 trilyun seharusnya dipakai untuk meningkatkan CAR sampai memenuhi persyaratan BI. Namun uang ini digunakan untuk:

- memenuhi GWM sebesar Rp. 281,02 milyar
- pembayaran pinjaman antar bank Rp. 302,09 milyar
- dana pihak ketiga Rp. 4,01879 trilyun
- pokok dan bunga FPJP Rp. 692,9 milyar
- Biaya Real Times Gross Settlement Rp. 0,28 milyar
- transaksi valuta asing Rp. 32,99 milyar
- pembelian SBI Rp. 528,25 milyar
- penempatan pada Fasilitas
Bank Indonesia (FASBI) Rp. 545,49 milyar
- penempatan pada Fine Tune Expansion Rp. 154,21 milyar
Jumlah seluruhnya Rp.6,88065 trilyun

Atas dasar transaksi-transaksi di atas BPK menyimpulkan: Penarikan dana oleh pihak terkait dalam periode BC dalam pengawasan khusus (6 November s/d. 11 Agustus ‘08 sebesar ekivalen Rp. 938,65 milyar melanggar ketentuan PBI No.6/9/PBI/2004 yang diubah dengan PBI No.7/38/PBI/2005) PENGGEROGOTAN OLEH PEMILIK DAN PIHAK TERKAIT
(hal. 20)

Pada tanggal 14 November 2008 Budi Sampoerna minta memindahkan depositonya sebesar USD 96 juta dari BC Surabaya ke BC Senayan, Jakarta.

Pada tanggal 15 Novemeber 2008 Dewi Tantular (DT) dan Robert Tantular (RT) mencairkan USD 18 juta dari account BS tersebut untuk menutupi bank notes yang selama ini telah digunakan untuk pribadi oleh DT.

(Sebagai Kepala Divisi Bank Notes dari BC, DT telah menjual bank notes ke luar negeri dengan jumlah yang melebihi jumlah yang tercatat, sehingga secara akumulatif terjadi selisih kurang antara fisik bank notes dengan catatan akuntansi).

Deposito milik BS tersebut diganti oleh BC tgl. 29 Mei ’09 dengan dana yang berasal dari PMS LPS dan untuk itu BC mengakui kerugian sebesar USD 18 juta.

Sebelumnya, karena ada pengaduan dari pengacara BS mengenai penggelapan deposito BC, pada tanggal 7 dan 17 April 2009 Kabareskrim mengirim surat kepada BC bahwa deposito milik BS tidak ada masalah lagi.

(KKG : ini yang menjadi ramai, tetapi bagaimana hubungan yang persisnya antara Kabareskrim dengan keseluruhan BC dan pemegang sahamnya tidak jelas.)

DT dan RT menyatakan tidak pernah menggelapkan karena dia resmi berutang pada BS, yang oleh BS dibantah.

Atas perintah RT, BC memecah deposito milik BS dengan nilai nominal masing-masing Rp. 2 milyar, dengan menggunakan nominee KTP para pelamar karyawan. NCD @ Rp. 2 milyar itu diserahkan kepada BS pada tgl. 16 November ’08, yang oleh BS dikembalikan pada tgl. 17 Desember ’08 kepada BC dengan pernyataan bahwa BS tidak pernah menyimpan depositonya dalam 247 NCD; BC kemudian mengubah NCD tersebut menjadi 40 bilyet certificate masing-masing sebesar USD 1 juta pada tgl. 15 Juni ’09. Maksud BC yalah mengantisipasi kalau dilikuidasi deposito BS menjadi 247 NCD yang dijamin.

(KKG: Mengapa RT melakukan pemecahan deposito BS menjadi Rp. 2 milyar per deposito? Apakah akan membela kepentingan BS, supaya kalau BC bangkrut masih bisa memperoleh uangnya kembali secara utuh, ataukah ketika melakukan itu RT sudah mempunyai niat untuk mencurinya dari RT?

Kalau RT ternyata pernah melakukan pemecahan deposito besar ke dalam desposito sebesar Rp. 2 milyar (yang dijamin berdasarkan peraturan yang berlaku), apakah dia tidak melakukan deposito besar lain-lainnya?

Apakah dalam berbagai talk show, di mana Ketua LPS Firdaus Djaelani mengatakan bahwa total jumlah deposito yang Rp. 2 milyar sebesar Rp. 55 trilyun itu bukan hasil rekayasa pemecahan deposito besar ke dalam yang Rp. 2 milyaran ini?)

DANA TALANGAN YANG Rp. 6,7 TRILYUN YANG DE FACTO DIPAKAI UNTUK PEMBAYARAN KEWAJIBAN KETIMBANG UNTUK MENAIKKAN CAR SAMPAI SESUAI SYARAT.

PRAKTEK-PRAKTEK TIDAK SEHAT, PELANGGARAN OLEH MANAJEMEN, PEMEGANG SAHAM DAN PIHAK TERKAIT YANG MERUGIKAN BC.

Biaya penanganan Rp. 6,7 trilyun yang mestinya dipakai untuk memperbaiki CAR dan likuiditas dipakai untuk menutupi kerugian-kerugian BC akibat adanya praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pengurus bank, pemegang saham maupun pihak-pihak terkait dengan BC.

Dari Rp. 6,76236 trilyun, di antaranya +/- Rp. 6,32257 trilyun (93,50%) digunakan untuk menutupi penurunan CAR yang diakibatkan adanya kerugian karena praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran ketentuan perbankan oleh pengurus, pemegang saham dan pihak-pihak terkait dengan BC.

Dari kerugian sebesar Rp. 6,32257 trilyun, Rp. 3,15589 trilyun (47,70%) merupakan kerugian yang melibatkan RAR dan HAW Rp. 3,06880 (48,54%) trilyun merupakan kerugian yang melibatkan RT dan pihak-pihak terkait.

Rinciannya (permasalahannya) sebagai berikut:

BC mempunyai SSB USD 112,49 juta, yang terdiri dari (ROI) Loans sebesar USD 42,49 juta dan US Treasury Strips sebesar USD 70 juta) yang oleh BC digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh L/C dari Saudi National Commercial Bank (SNCB) dengan plafon USD 100 juta. Yang dipakai sebagai jaminan L/C hanya ROI sebesar USD 34,99 juta, dan sisanya USD 7,48 juta dikonversi menjadi UTS yang masih dikuasai oleh FGAH sampai dengan saat ini.

Dana UTS sebesar USD 70 juta, USD 12 juta telah dijual dan diterima tunai oleh BC pada tgl. 3 April 2007. USD 13 juta dikuasai oleh FGAH sampai saat ini. Hasil penjualan UTS sebesar USD 45 juta juga tidak diterima oleh BC.

SSB USD 41 juta dicatat sebagai “Aset Lain-Lain”. SSB sebesar USD 13 juta dicatat sebagai “Efek-Efek”. Akhirnya keseluruhan SSB sebesar USD 54 juta ekivalen Rp. 581,32 milyar diakui sebagai kerugian.

UTS sebesar USD 115 juta beserta call money BC di Saudi National Commercial Bank (SNCB) sebesar USD 2,91 (= USD 117,91 juta) dijadikan jaminan atas LC impor sebesar USD 48,99 juta untuk LC kepada dua nasabah terkait BC.

Pada tgl. 17 November 2008 UTS USD 115 juta dijual oleh SNCB dengan harga hanya USD 56,63 juta (49,24%), sehingga BC mengalami kerugian sebesar USD 58,37 juta atau ekivalen Rp. 703,36 milyar.

MTN Rabobank senilai USD 20 juta
Jaminan lainnya sebesar USD 4 juta
Deposito Murabaha sebesar USD 3,73

dijaminkan kepada SNBC untuk LC sebesar USD 19,99 juta (diduga terkait BC). Untuk melunasi ini jaminan RTN Rabobank yang senilai USD 20 juta dijual dengan harga USD 13,20 juta (66%), dan UTS senilai USD 4 juta dijual dengan harga USD 3,73 juta (93,25%).

Jumlah kerugian atas transaksi sebesr USD 58,37 juta ekivalen Rp. 636,24 milyar, UTS sebesar USD 4 juta ekivalen Rp. 43,6 milyar dan penurunan nilai MTN Rabobank sebesar USD 6,8 juta ekivalen Rp. 74,12 milyar per 31 Desember 2008 atau keseluruhannya mencapai Rp. 753,96 milyar telah diakui sebagai kerugian BC.

Untuk SSB BC yang berkualitas rendah, pada tgl. 17 Januari 2006 dilakukan perjanjian AMA dengan Teltop Holding Ltd. (TTH), di mana TTH akan mengelola dan menjual SSB sebesar USD 203,48 juta paling lambat 17 Januari 2009. Dari jumlah ini sebesar USD 25 juta tidak milik FGAH digunakan sebagai jaminan kredit debitur BC dan tidak dicatat dalam Laporan Keuangan BC.

Pelaksanaan AMA tidak berjalan efektif karena dari USD 203,48 juta, hanya sebesar USD 32 juta yang dapat diterima oleh BC, sedangkan sisanya sebesar USD 171,48 juta tidak dapat dieksekusi pada awalnya oleh BC. Dari SSB, di antaranya USD 23 juta yang jatuh tempo dibayar tunai. Pada tahun 2007 BC menerima pembayaran bunga dari FGAH dalam bentuk SSB sebesar USD 40 juta, dan SSB per 31 Desember 2008 sebesar USD 163,48 juta yang ekivalen dengan Rp. 1,8316 trilyun diakui sebagai kerugian.

TRANSAKSI-TRANSAKSI BC YANG MELIBATKAN RT DAN/ATAU PIHAK TERKAIT YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BC

Bank Century dan Antaboga

Salah satu pemegang saham BC, yaitu PT Antaboga Delta Sekuritas (PT ADS) merupakan agen penjual reksadana dari 4 manajer investasi. Dalam pemeriksaannya antara 2002 s/d. 2005 BI menemukan penyimpangan dalam operasi PT ADS, yaitu penjualan produk reksadana yang berkarakteristik deposito, PT ADS bertindak selaku manajer investasi. PT ADS dan BC belum memperoleh izin dari Bapepam. BI telah meminta bantuan Bapepam untuk memeriksa, tapi sampai saat ini belum menerima laporannya.

Bank Century dan Discretionary Fund

Sejak tahun 2007 s/d 2008 ADS memasarkan produk Discretionary Funds (DF). Walaupun tidak ada perjanjian antara PT ADS dengan BC, produk PT ADS dijual oleh kantor-kantor cabang BC. BPK tidak bisa memperoleh data yang lengkap mengenai transaksi PT ADS, karena seluruh data berkaitan dengan kegiatan PT ADS disita oleh Bareskrim POLRI. Berdasarkan data yang ada di BC terdapat hasil penarikan kredit oleh pihak-pihak terkait yang digunakan untuk membayar nasabah PT ADS sebesar Rp. 169,8 milyar. Per 31 Maret 2009. PT ADS masih memiliki kewajiban kepada nasabahnya sebesar Rp. 1,45526 trilyun.

Kredit kepada Pihak Terkait

Terdapat kredit kepada sebelas debitur BC dengan nilai per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 592,24 milyar yang diduga diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan BC dan RT, yang diduga pemberiannya melanggar prosedur. Kredit ini macet, BC telah mengakui kerugian sebesar Rp. 453,51 milyar setelah BC diambil alih oleh LPS.

L/C kepada Pihak-Pihak Terkait

BC memberi fasilitas LC kepada sepuluh debitur senilai USD 172,13 juta yang diduga diberikan kepada pihak terkait dengan BC dan RT. Para debitur BC tidak dapat melunasi tagihan LC tersebut pada saat jatuh tempo, sehingga BC mengakui kerugian sebesar 100 % atau USD 172,14 juta ekivalen Rp. 1,87632 trilyun setelah BC diambil alih oleh LPS.

Dewi Tantular (DT) dan Budi Sampoerna (BS)

DT menggelapkan bank notes senilai USD 18 juta ekivalen Rp. 196,2 milyar seperti yang dijelaskan dalam rangka “menipu” Budi Sampoerna.

Biaya-Biaya Operasional Fiktif

BC membukukan “biaya-biaya operasional” yang diduga fiktif senilai Rp. 211,01 milyar dan USD 3,75 juta ekivalen Rp. 16,15 milyar. Dana ini digunakan untuk kepentingan RT dan pihak-pihak terkait, antara lain untuk melunasi nasabah PT ADS, salah satu pemegang saham BC.

Biaya-biaya pra merger dan biaya-biaya lainnya sebesar Rp. 325,3 milyar yang dibebankan sebagai biaya pada tahun 2008.

Pelanggaran Pidana

BPK halaman 24: Praktik-praktik perbankan tidak sehat yang dilakukan oleh pemegang saham, pengurus dan pihak terkait lainnya diduga melanggar UU no. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah merugikan BC sekurang-kurangnya sebesar Rp. 6,32257 trilyun yang pada akhirnya ditutup dengan dana PMS dan LPS setelah diambil alih LPS.

IMPLIKASI KASUS BANK CENTURY PADA KEHIDUPAN POLITIK

Kegiatan Pansus telah membawa berbagai keruwetan dan kebingungan dalam bidang politik.

Sebelum kasus BC meledak, KIB II terbentuk sebagai koalisi dengan semua fraksi kecuali PDI-P, Gerindra dan Hanura.

Pansus diprakarsai oleh 9 anggota DPR yang terdiri dari semua fraksi kecuali Partai Demokrat. Sebelum Pansus terbentuk Tim 9 sudah aktif menggalang opini publik bahwa bail out BC berbau busuk, sambil bergiat mengumpulkan tanda tangan agar DPR membentuk Panitia Khusus tentang penggunaan Hak Angket oleh DPR untuk memeriksa. Mereka berhasil dengan gemilang, sehingga Partai Demokrat terpaksa harus ikut menandatanganinya. Maka Panitia Hak Angket tentang Bank Century (Pansus) terbentuk.

Keseluruhan sidang Pansus berlangsung terbuka. Publik dapat mengikutinya secara mendetil. Sangat mungkin karena itulah para anggota Pansus tidak berani main-main dalam menjalankan tugasnya. Bersenjatakan Laporan audit investigatif oleh BPK tentang BC terlihat jelas semakin terpojoknya pemerintah, dan jeleknya citra Partai Demokrat yang diakibatkan oleh jalannya pemeriksaan oleh Pansus.

Partai Demokrat mengajukan usulan kepada SBY agar kabinet dirombak yang tentunya dengan mengeluarkan para menteri dari partai yang tidak patuh. Dari sekian banyaknya partai koalisi, Golkar dan PKS tetap bersikap mengusut skandal BC sampai tuntas. Mereka tidak peduli akan dikeluarkan dari kabinet atau tidak.

Dengan demikian lantas timbul pertanyaan apa hakikat koalisi? Apakah kerja samanya didasarkan atas kedudukan menteri dalam kabinet? Artinya, asalkan diberi kedudukan menteri dalam kabinet, kebijakan apapun yang diambil oleh SBY dan apapun yang dilakukannya harus didukung? Persepsi SBY ternyata memang demikian yang terlihat dari digelarnya rapat dengan para menteri yang berasal dari partai politik. Partai Demokrat juga mempunyai anggapan yang sama. Maka mereka mendesak SBY melakukan reshuffle kabinet.

Apakah benar bahwa kalau tidak ada kesamaan pendapat dalam hal tertentu yang dianggap prinsipiil kabinet lantas bubar? Betul. Maka kita saksikan jatuh bangunnya kabinet dalam negera-negara maju yang menganut sistem parlementer. Dalam sistem ini yang dipilih secara langsung oleh rakyat hanya para anggota parlemen. Mereka membentuk kabinet dengan cara pembentukan koalisi yang mendapat dukungan mencukupi dari DPR. Faktor pengikatnya adalah platform, landasan kebijakan yang cocok dengan ideologi partainya dan bagaimana garis-garis besar program kerjanya. Dari kalangan mereka ditunjuk Perdana Menteri. Walaupun kabinet telah berunding lama dan sepakat dengan platform dan sebagainya tadi, bilamana di tengah jalan menghadapi hal baru yang membuat mereka tidak sepakat tentang hal ini, kabinet bubar, dibentuk kabinet baru melalui pembentukan koalisi baru yang dalam konteks yang baru itu memperoleh mayoritas yang comfortable. Parlemen yang bisa menjatuhkan dan membentuk kabinet. Jadi kabinet memang bisa jatuh, tetapi jarang-jarang terjadi karena sebelumnya telah disepakati platform yang sama tentang kebijakan dalam hal apa saja yang ketika pembentukannya dapat diperkirakan. Namun selalu bisa saja terjadi bahwa di tengah jalan muncul sebuah masalah yang belum ada kesepakatannya. Apabila untuk satu masalah yang baru muncul ini akhirnya tidak dicapai kata sepakat, kabinet bubar dan pembentukan dimulai dengan prosedur yang sama.

Kita menganut sistem presidensial. Baik parlemen maupun Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden mempunyai legitimasi dan kedudukan yang sama dengan DPR. Namun perilaku SBY agak mengherankan. Dalam pembentukan kabinetnya, dia berorientasi pada pembentukan koalisi yang didasarkan atas kuantitas tanpa platform. Sedapat mungkin semua fraksi dimasukkan ke dalam kabinet, dan tanpa platform. Mengapa bisa terjadi? Karena partai-partai politik juga tidak mempunyai platform. Maka kekompakan semata-mata didasarkan atas kekuasaan yang diberikan dalam bentuk kursi menteri.

Karena sama sekali tidak dipikirkan apa garis-garis besar kebijakannya dan juga sama sekali tidak mempunyai program kerja, maka kalau terjadi masalah, secara ad hoc dan pragmatis yang bekerja adalah oportunisme.

Namun ada yang istimewa dalam kasus Century. Oportunisme tidak muncul dalam Pansus, karena seluruh persidangan berlangsung secara terbuka yang diliput oleh media massa. Para anggota Pansus terpaksa harus menunjukkan komitmennya kepada konstituennya. Itulah sebabnya kecuali Partai Demokrat hampir seluruh anggota Pansus sangat kritis.

Ini yang menjadikan Partai Demokrat dan SBY gerah dan muncullah gagasan perombakan kabinet. Akan dirombak ke arah mana? Pekembangan selanjutnya bisa menjadi sangat aneh dan semakin tanpa arah.

Siapa yang sebenarnya hendak dibela oleh Partai Demokrat? Buat siapa Partai Demokrat mempertaruhkan kredibilitasnya dan komitmennya kepada konstituennya?

Ternyata yang dibela dua orang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat, yaitu Boediono dan Sri Mulyani. Karena mereka sama sekali bukan kader PD, PD de facto membela orang yang bukan kadernya. Lantas apa yang dijadikan landasan pembelaannya? Hanya loyalitasnya kedua orang itu kepada SBY? SBY bisa terlepas dari kader dan konstituen partainya.

Dalam bidang politik, yang mengendalikan juga bukan kader-kader PD. Yang de facto mengendalikan adalah para lulusan Ohio State University yang hanya mempunyai landasan sama-sama belajar di sana, dan sama-sama muridnya Prof. Bill Liddle. Aneh sekali. Siapa dia? Adakah ikatan ideologi dengan kelompok raksasa yang besar pengaruh dan kekuasaannya di seluruh dunia?

Buat saya adalah pertanda yang baik kalau PD sekarang ini menggugat pendiri partainya yang sekarang ini menjadi Presiden RI, supaya Pak SBY pertama-tama memperhatikan kader partainya sendiri. Setelah itu supaya lebih berempati kepada para kader partai lainnya yang telah memilih jalan hidupnya sebagai salah satu elemen penyelenggara negara, yaitu para anggota partai poitik yang resmi dan sah. Bukannya memberikan kekuasaan de facto kepada para anggota Organisasi Tanpa Bentuk (OTB).

Ada implikasi politik sangat aneh lainnya yang sulit dipahami dan hampir tidak pernah terjadi dalam negara-negara yang demokrasinya sudah mentap.

Karena koalisi didasarkan atas kursi menteri di dalam kabinet, maka Ketua Umum dan kader penting lainnya dari partai-partai politik tertentu yang kebetulan juga duduk sebagai menteri di dalam kabinet lebih mementingkan kedudukannya sebagai menteri ketimbang menyuarakan aspirasi konstituennya.

Maka PAN yang konstituen utamanya adalah para anggota Muhammadyah terpenggal dari konstituennya sendiri, sehingga hanya menggelantung di atas karena kekuasaan Presiden. Demikian juga dengan PKB. Apa artinya ini dalam perjalanan politik selanjutnya tidak jelas, tetapi menarik diamati sampai di mana pengingkaran terhadap prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi akan merusak demokrasi yang baru saja mulai dipraktekkan dengan keterbukaan dan kebebasan yang ternyata kebablasan.

Sumber : Klik Di Sini

Because the Lunar New Year celebrations came from peasant culture, then all forms of sacrifice is a variety of foods. Ideally, on each occasion prayers Lunar presented a minimum of 12 kinds of dishes and 12 kinds of cakes that represent zodiac symbols totaling 12. In China, meals are mandatory longevity noodles (siu noodles) and wine. In Indonesia, the selected dish meal that usually means "prosperity," "longevity," "salvation," or "happiness," and is a favorite dish of the ancestors.

The cakes are usually served sweeter than usual. Hopefully, next year life becomes sweeter. In addition, layer cake served also as a symbol of sustenance in layers. Cupcakes and the cake is also a food basket which must be served at the time of prayers welcomed the arrival of Lunar New Year. Usually cake baskets made up with red cupcakes at the top. This is a symbol of a sweet life growing up and blossom like cupcakes.

There are also foods to avoid and not served, such as porridge. Porridge was not served because it represents the food poverty.

The twelve dishes were then arranged on the table praying that the front was hung with a special cloth which usually depicts a red dragon. The owner of the house and called his ancestors prayed for the meal served.

On the night of the new year people usually eat at home or in restaurants. After dinner they stayed up all night with the door wide open so that provision could enter freely into the house. At this time a typical Lunar New Year snacks provided in the form of seeds, nuts, and candy.

At Lunar New Year, food should not be forgotten is the lapis legit, Nastar cakes, cookies syringe, cakes of roses, as well as sweets and fro. In order for the mind becomes clear, jelly provided printed like a star as a symbol of a bright life. Seven days after the Lunar New Year prayers made to the Creator. The goal is to bow down to Him and ask for a better life in the new year be entered.

Fifteen days after the Lunar New Year is a festival called the Cap Go Meh. People of Chinese descent in Semarang to celebrate by serving lontong Cap Go Meh is composed of lontong, opor ayam, Lodeh eggplant, eggs Pindang, abing satay and sambal Docang. While in Jakarta, the menu is lontong, Godog vegetables, eggs Pindang, and soybean powder.

Lunar New Year celebration at the time also celebrated various attractions presenting crowd barongsai and fireworks.

In Indonesia, during 1965-1998, the celebration of Lunar New Year is celebrated banned in public. Presidential Instruction No. 14 of 1967, the New Order regime under President Suharto, prohibits all things Indonesians, including Lunar New Year.


Note: This article has been translate from it original language.

Source : Click Here, Clik Here

Dalam sistem perekonomian pasar bebas, perusahaan diarahkan untuk mencapai tujuan mendapatkan keuntungan
semaksimal mungkin, sejalan dengan prinsip efisiensi. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut pelaku bisnis kerap
menghalalkan berbagai cara tanpa peduli apakah tindakannya melanggar etika dalam berbisnis atau tidak.

Hal ini terjadi akibat manajemen dan karyawan yang cenderung mencari keuntungan semata sehingga terjadi penyimpangan norma-norma etis, meski perusahaan-perusahaan tersebut memiliki code of conduct dalam berbisnis yang harus dipatuhi seluruh organ di dalam organisasi. Penerapan kaidah good corporate governace di perusahaan
swasta, BUMN, dan instansi pemerintah juga masih lemah. Banyak perusahaan melakukan pelanggaran, terutama dalam pelaporan kinerja keuangan perusahaan.

Prinsip keterbukaan informasi tentang kinerja keuangan bagi perusahaan terdaftar di BEJ, misalnya seringkali dilanggar dan jelas merugikan para pemangku kepentingan (stakeholders),terutama pemegang saham dan masyarakat luas lainnya.Berbagai kasus insider trading dan banyaknya perusahaan publik yang di-suspend perdagangan sahamnya oleh otoritas bursa menunjukkan contoh praktik buruk dalam berbisnis. Belum lagi masalah kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam dengan alasan mengejar keuntungan setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan daya dukung ekosistem lingkungan.

Bisa dibayangkan, dampak nyata akibat ketidakpedulian pelaku bisnis terhadap etika berbisnis adalah budaya korupsi yang semakin serius dan merusak tatanan sosial budaya masyarakat. Jika ini berlanjut, bagaimana mungkin investor asing tertarik menanamkan modalnya di negeri kita? Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang mengapa kesemua ini terjadi? Apakah para pengusaha tersebut tidak mendapatkan pembelajaran etika bisnis di bangku kuliah? Apa yang salah dengan pendidikan kita, karena seharusnya lembaga pendidikan berfungsi sebagai morale force dalam menegakkan nilai - nilai kebenaran dalam berbisnis?

Bagaimana sebenarnya etika bisnis diajarkan di sekolah—kalaupun ada—dan di perguruan tinggi? Etika bisnis merupakan mata kuliah yang diajarkan di lingkungan pendidikan tinggi yang menawarkan program pendidikan bisnis dan manajemen. Beberapa kendala sering dihadapi dalam menumbuhkembangkan etika bisnis di dunia pendidikan. Pertama, kekeliruan persepsi masyarakat bahwa etika bisnis hanya perlu diajarkan kepada mahasiswa program manajemen dan bisnis karena pendidikan model ini mencetak lulusan sebagai mencetak pengusaha. Persepsi demikian tentu tidak tepat. Lulusan dari jurusan/program studi nonbisnis yang mungkin diarahkan untuk menjadi pegawai tentu harus memahami etika bisnis. Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk dalam berinteraksi dengan stakeholders, termasuk tentunya karyawan.

Etika bisnis sebaik apa pun yang dicanangkan perusahaan dan dituangkan dalam pedoman perilaku, tidak akan berjalan tanpa kepatuhan karyawan dalam menaati norma-norma kepatutan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Kedua, pada program pendidikan manajemen dan bisnis, etika bisnis diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri dan tidak terintegrasi dengan pembelajaran pada mata kuliah lain. Perlu diingat bahwa mahasiswa sebagai subjek didik harus mendapatkan pembelajaran secara komprehensif. Integrasi antara aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif dalam proses pembelajaran harus diutamakan. Sehingga masuk akal apabila etika bisnis aspek afektif/ sikap dalam hal ini disisipkan di berbagai mata kuliah yang ditawarkan. Ketiga, metode pengajaran dan pembelajaran pada mata kuliah ini cenderung monoton.Pengajaran lebih banyak menggunakan metode ceramah langsung.

Kalaupun disertai penggunaan studi kasus, sayangnya tanpa disertai kejelasan pemecahan masalah dari kasus-kasus yang dibahas. Hal ini disebabkan substansi materi etika bisnis lebih sering menyangkut kaidah dan norma yang cenderung abstrak dengan standar acuan tergantung persepsi individu dan institusi dalam menilai etis atau tidaknya suatu tindakan bisnis. Misalnya, etiskah mengiklankan sesuatu obat dengan menyembunyikan informasi tentang indikasi pemakaian? Atau membahas moral hazard pada kasus kebangkrutan perusahaan sekelas Enron di Amerika Serikat. Keempat, etika bisnis tidak terdapat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Nilainilai moral dan etika dalam berperilaku bisnis akan lebih efektif diajarkan pada saat usia emas (golden age) anak, yaitu usia 4–6 tahun. Karena itu, pengajarannya harus bersifat tematik. Pada mata pelajaran agama, misalnya, guru bisa mengajarkan etika bisnis dengan memberi contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW berdagang dengan tidak mengambil keuntungan setinggi langit. Kelima, orangtua beranggapan bahwa sesuatu yang tidak mungkin mengajarkan anak di rumah tentang etika bisnis karena mereka bukan pengusaha. Pandangan sempit ini dilandasi pemahaman bahwa etika bisnis adalah urusan pengusaha.

Padahal, sebenarnya penegakan etika bisnis juga menjadi tanggung jawab kita sebagai konsumen. Orangtua dapat mengajarkan etika bisnis di lingkungan keluarga dengan jalan memberi keteladanan pada anak dalam menghargai hak atas kekayaan intelektual (HaKI), misalnya dengan tidak membelikan mereka VCD, game software, dan produk bajakan lain dengan alasan yang penting murah. Keenam, pendidik belum berperan sebagai model panutan dalam pengajaran etika bisnis. Misalnya masih sering kita mendapati fenomena orangtua siswa memberi hadiah kepada gurunya pada saat kenaikan kelas dengan alasan sebagai rasa terima kasih dan ikhlas.

Pendidik menerima hadiah tersebut dengan senang hati dan dengan sengaja menunjukkan hadiah pemberian orangtua siswa tersebut kepada teman sejawatnya dengan memuji-muji nilai atau besaran hadiah tersebut. Tidakkah kita sadari, kondisi seperti ini akan memberikan kesan mendalam pada anak kita? Mengurangi praktik pelanggaran etika dalam berbisnis merupakan tanggung jawab kita semua. Sebagai pengusaha, tujuan memaksimalkan profit harus diimbangi peningkatan peran dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan turut melakukan pemberdayaan kualitas hidup masyarakat melalui program corporate social responsibility (CSR).

Pada saat kita berperan sebagai konsumen, seyogianya memahami betul hak dan kewajiban dalam menghargai karya orang lain. Orangtua harus menjadi model panutan dengan memberikan contoh baik tentang perilaku berbisnis kepada anak sehingga kelak mereka akan menjadi pekerja atau pengusaha yang mengerti betul arti penting etika bisnis. Pemerintah sebagai regulator pasar turut berperan mengawasi praktik negatif para pelaku ekonomi. Sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan etika bisnis termuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Peran aktif para pelaku ekonomi ini pada akhirnya akan menjadikan dunia bisnis di Tanah Air surga bagi investor asing.

(*) Drs. Dedi Purwana E.S., M.Bus. Direktur Eksekutif the Indonesian Council on Economic Education (ICEE)

Sumber : Klik di sini

Bukan rahasia jika perusahaan multinasional di Indonesia terlihat lebih besar, gagah, dan seolah tidak terjangkau. Itulah kesan yang sering muncul, menyusul lemahnya posisi tawar masyarakat dan pemerintah ketika berhadapan dengan perusahaan multinasional tersebut.

Oleh karena itu pula, penerapan good governance (tata kelola) dalam etika bisnis selalu menghadapi tantangan. Hal itu juga diungkapkan Ketua Dewan Penasihat IMA Chapter Jabar yang sekaligus Sekda Jabar, Lex Laksamana.

Menurut dia, good governance penting diterapkan, karena dengan tata kelola pemerintahan yang baik maka praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bisnis dapat diminimalkan.

Namun, penerapan good governance itu memiliki banyak tantangan. "Saat ini, masih ada saja keengganan pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik dan rendahnya daya beli masyarakat yang membuat penerapan good governance ini sulit dijalankan. Terlebih lagi, kekurangtahuan aktor dalam penerapan etikanya,"ujarnya.

Direktur Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chesna Fizetty Anwar menambahkan, apabila penegakan regulasi dalam bisnis dapat berjalan dengan baik dan konsisten, aktivitas bisnis yang dijalankan pelaku usaha tentunya dapat berjalan baik serta etika usaha akan tumbuh dan berkembang. "Inilah yang diterapkan dalam paradigma pelaku usaha sekarang," katanya seraya mengakui banyaknya skandal bisnis yang terjadi karena kurangnya penerapan good governance yang baik. Karena, good coorporatc governance ini menjadi salah satu sustainable competitive advantage," katanya.

Sebaliknya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut atau sekadar 'hidup segan mati pun tak mau karena penerapan good corporate governance dan etika bisnisnya yang tidak konsisten. Ini menunjukkan lemahnya komitmen dan kepemimpinan dan tidak dipakainya instrumen di dalam penerapan etika bisnis.

Sementara itu, Dewan Penasihat IMA Chapter Jabar, yang juga Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi menuturkan, karakteristik good governance secara legitimasi dapat dilihat dari sisitem pemerintahannya, bagaimana jalannya pemerintahan. Lalu secara akuntabilitas dilihat dari eksistensi mekanisme keyakinan politik pemerintah terhadap aksi perbuatannya dalam menggunakan sumber publik dan performa perilakunya. Dengan kompetensi, pemerintah dalam membuat kebijakan harus berpatokan kepada pelayanan publik yang efisien dan kapabilitas manajemen publik yang tinggi.

"Selama ini problematika penerapan good governance di Kota Bandung sendiri adalah kurangnya pelayanan publik, kapabilitas kebijakan yang rendah, manajemen keuangan yang lemah, peraturan dan prosedur pelayanan yang sangat birokratis serta inefisiensi alokasi sumber sumber publik. Ini yang menghambat pelaksanaan good governance dan akibatnya bisa fatal, karena membuat pengentasan kemiskinan justru tidak berjalan, karena porgram dan projek yang seharusnya mengentaskan kemiskinan justru menjadi sarang KKN," ungkapnya.

Penyebab terjadinya tata kelola pemerintahan yang buruk itu dikarenakan sekarang sistem pemerintahan yang berjalan menganut sentralisasi yang buruk. Perlu adanya pergeseran sistem pemerintahan ke desentralisasi partisipatif yang memunculkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sehingga mampu menimbulkan pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipasif, hingga nantinya ada pemerataan.

Akibat birokrasi pemerintahan yang terlalu terpatok pada nilai patrondient administrasi di negara berkembang seperti Indonesia sangat lambat dan semakin birokratik. Ini membuat semangat pegawai dan kinerja menjadi rendah.

Berdasarkan studi tata kelola pemerintahan yang dilakukan Gupta, Davoodi dan Alonso Terne, good governance yang buruk dan naiknya angka KKN sebesar satu standar deviasi akan menyebabkan turunnya peringkat pendapatan dari 20% penduduk termiskin sebesar 7,8% per tahun. Dan di negara yang tingkat KKN-nya tinggi biasanya tingkat kesehatannya dan pendidikannya sangat rendah.

"Jika partisipasinya sudah melembaga, pemerintah lokal yang menganut asas tata kelola pemerintahan yang baik dapat menghasilkan pelayanan yang baik," tuturnya.

Jika melihat kondisi empiris tata kelola pemerintahan yang dijalankan sekarang, Edi mengatakan, otonomi daerah telah meningkatkan ketidakpastian usaha dan membengkaknya biaya usaha di tingkat lokal, karena di daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, frekuensi pembayaran imbalannya berkurang danini akan mengurangi KKN. "Kalau berbicara good governance, kita lihat dari perizinan saja, lamanya perizinan yang terjadi dikarenakan saat inikhususnya Kota Bandung masih banyak yang belum berjalan satu atap. Seharusnya dengan satu atap kita bisa mengefisiensikan kinerja pelayanan," katanya.

Indeks persepsi korupsi 2006 menunjukkan Indonesia berada di urutan 130 dari 163 negara yang masuk ke dalam survei index persepsi ini, dengan CPI Score 2,4. Skor ini hanya naik 0,2 poin dari sebelumnya pada 2005. Jika melihat hasil dari survei tersebut, ini masih mencerminkan persepsi masyarakat yang mayoritas pebisnis suatu negara atau orang asing yang melakukan bisnis di negara tersebut terhadap tingkat korupsi suatu bangsa. Indeks ini bukanlah mencerminkan tingkat korupsi yang sebenarnya, namun tingkat korupsi yang terpersepsikan oleh para pelaku bisnis. Artinya tingkat korupsi di Indonesia dipandang para pebisnis luar masih tinggi, ini yang menghalangi masuknya investor.

Kalau diumpamakan suatu wilayah, korupsi adalah wilayah hitam, yaitu wilayah yang secara etika jelas-jelas tidak diterima. Berhadapan dengan wilayah hitam adalah wilayah putih, yaitu wilayah yang secara etika dapat diterima.

Nah, di antara wilayah hitam dan putih itu ada wilayah abu-abu. Di situlah dilema etika berada. Korupsi, jelas tidak ada dilemanya, lha wong sudah jelas-jelas berstatus haram. Hukumnya jelas dan gampang dibedakan. Perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

KPK menjelaskan, nilai-nilai perusahaan atau pemerintahan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perasahaan/pemer-intahan itu sendiri, yang nantinya akan menciptakan nilai-nilai.

Nilai-nilai universal yang dimaksud adalah honesty (kejujuran), respect on the rule of law (taat asas/peraturan), trust (kepercayaan, dapat dipercaya), common sense (kepatutan dan kepantasan), serta menghargai HAM.

Etika bisnis sendiri merupakan bagian integral dari nilai-nilai good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran.

Nilai-nilai ini yang nantinya akan mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan dan undang-undang. Dan penerapannya tentu saja tidak bisa berdiri sendiri perlu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Dunia usaha berperan menerapkan good governance ini dengan antara lain menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan.